Dasi Astawa. (BP/Dokumen

DENPASAR, BALIPOST.com – Momentum Pemilu 2024 dipandang sebagai peta jalan atau ruang publik untuk kembali mengingatkan para warga negara kembali membangun kedaulatan rakyat. Caranya adalah dengan memilih dan memilah calon-calon yang disodorkan partai politik dengan pendekatan nurani dan spirit ideologi Pancasila.

Keragaman yang diwadahi dan NKRI haruslah dikawal oleh wakil rakyat dan pemegang mandat publik yang memiliki integritas dan dedikasi untuk menjaga NKRI dengan ideologi Pancasila. Pandangan ini didukung penuh oleh Mantan Kepala LLDIKTI wilayah VIII Prof. I Nengah Dasi Astawa yang ikut Urun Rembuk Kebangsaan (URK) Membangun Masyrakat Beradab (Civilized Civil Society) yang digelar Bali Post secara daring, Minggu (4/9).

Baca juga:  Radikalisme, Wabah Penyakit yang Gerogoti Sendi-sendi Pancasila

Prof. I Nengah Dasi Astawa mengatakan, pemikiran untuk menjaga marwah bangsa dengan integritas pemegang mandat publik memang bisa diwujudkan dengan cerdas memilih pada pemilu 2004. Namun hal itu, belumlah cukup. ‘’Perlu strategi yang lebih jelas dantm terukur untuk mewujudkan masyarakat sipil beradab untuk mengawal NKRI. Akademisi memang harus bergerak untuk ini. Tapi kekuasaan ada di lembaga-lembaga formal,” ujarnya.

Untuk itu, kata Guru Besar Undiknas University ini perlu ada kesadaran bersama dari semua elemen secara konsisten untuk bergerak. Ia pun
mempertanyakan langkah apa yang memungkinkan dan lebih efektif dilakukan untuk mengingatkan pemegang mandat publik untuk mau melakukan kotempelasi kembali dan repleksi atas dampak amandemen UUD 1945. ‘’Strategi dan solusi yang ditawarkan harus jelas,’’ ujarnya.

Baca juga:  Petisi AJI Desak Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis Sudah Ditandatangani Seribuan Orang

Merespons pernyataan Prof. Dasi Astawa, Prof. Soffian Effendi menegaskan gerakan untuk bangkit dan bergerak mengembalikan kedaulatan sipil bisa dimulai dari Bali. ‘’Bali bisa menjadi inspirasi kebangkitan untuk membangun gerakan kembali ke spirit ideologi Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Akademisi di Bali dan tokoh masyarakatnya termasuk pers bisa bergerak melakukan edukasi dan mengajak semua elemen untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam bernegara. Bernegara bukan hanya untuk kekuasaan tapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoesia.

Baca juga:  Dari Lahan Pertanian Denpasar Susut Ratusan Hektare hingga Pengerjaan 1.000 Tangga Bahagia

Dijelaskannya, perlu kesabaran dan menempuh jalan panjang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Untuk itulah akademisi yang masih menjaga intergritas dan dedikasinya untuk NKRI harus bangkit
dan bersuara.

Ia mengatakan sikap pemilik suara pada pemilu 2024 haruslah jelas dan tak tersandera kepentingan pragmatis. Ia mengatakan pada awal- awal pihaknya bersama sejumlah akademisi bergerak menyadarkan publik atas dampak amandemen UUD 1945 bagi bangsa ini ada banyak suara miring. Namun kini sejumlah lembaga negara termasuk MPR dan DPD RI telah membuka pintu untuk membangun kedaulatan sipil yang beradab. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN