Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pembayaran uang pengganti, penyitaan uang, dan hasil lelang barang rampasan dari para terpidana perkara korupsi yang disetorkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kas negara sejumlah Rp 848.324.100. Sebagian besar dari pemulihan aset.

“Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara sejumlah Rp848.324.100 sebagai bagian dari ‘asset recovery’ (pemulihan aset) dari beberapa sumber,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (21/1).

Baca juga:  Beralasan Ini, Pimpinan DPRD Kembalikan Mobdin

Pertama, kata dia, dari perkara dengan terpidana Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 1 September 2021 berupa uang rampasan sejumlah Rp486.050.000. Matheus Joko Santoso merupakan terpidana dalam perkara penerimaan suap terkait bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19.

Kedua, perkara dengan terpidana mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya Fathor Rachman berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt. Pst tanggal 26 April 2021 berupa pembayaran cicilan uang pengganti ke-9 sejumlah Rp300.000.000 dari total kewajiban sejumlah Rp 3.670.000.000. “Sehingga uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terpidana dimaksud sejumlah Rp2.650.000.000,” kata Ali.

Baca juga:  Penanganan Pandemi COVID-19 Membaik, Menkes Budi : "Tetep Eling lan Waspada"

Fathor Rachman adalah terpidana perkara korupsi terkait pelaksanaan subkontaktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Ketiga, hasil lelang barang rampasan dari terpidana mantan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya dan kawan-kawan pada 13 Januari 2022 yang lalu sejumlah Rp80.274.100. Syahrul Raja Sempurnajaya merupakan terpidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara perizinan pemakaman di Bogor.

Ali mengatakan “asset recovery” dari hasil tindak pidana korupsi tersebut masih tetap akan dikumpulkan dan ditagih oleh KPK sebagai bentuk komitmen untuk semaksimal memberikan pemasukan bagi kas negara. (kmb/balipost)

Baca juga:  Puluhan HP Senilai Rp 118 Juta Dicuri
BAGIKAN