Kepala BI KPw Bali Trisno Nugroho. (BP/istimewa)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Produk UMKM diarahkan berorientasi ekspor untuk menaikkan nilai jualnya. Untuk mewujudkan itu, Bank Indonesia melakukan penguatan UMKM melalui korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan dukungan akses pembiayaan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Bali Trisno Nugroho, Jumat (8/10), mengatakan korporatisasi kelembagaan dan pemanfaatan digital akan mendorong perluasan usaha. Sedangkan pengembangan kapasitas dilakukan melalui upaya on boarding, memudahkan UMKM dengan pencatatan SIAPIK, memudahkan UMKM dalam system pembayaran melalui QRIS dan pengembangan proses produksi.

Dari sisi produksi, lanjutnya, UMKM perlu diberikan pelatihan terkait pengembangan produk, cara mengakses bahan baku, value produk, dan mendorong pemanfaatan digital. Semuanya dilakukan untuk memenuhi standar kualitas atau selera pasar ekspor dan memastikan kapasitas produksi.

Baca juga:  Pohon Tumbang Timpa Mobil, Tiga Penumpang Selamat

Dari sisi pembenahan manajemen, UMKM perlu dilatih terkait pengelolaan usaha dan vokasi, kelembagaan UMKM, mengadopsi tekknologi digital sesuai jenis usaha dan integrasi data. Tujuannya untuk membentuk manajemen dan kelembagaan yang mapan.

Sedangkan pada bagian hilirisasi, kurasi produk perlu dilakukan. Kontrol kualitas produk, diversifikasi dan diferensiasi produk juga diperlukan.

Untuk dapat mengakses pasar ekspor, UMKM harus mengetahui informasi tren pasar, potensial buyer, business matching, dan membangun kerjasama ekspor. “Salah satu upaya untuk mengetahui tren pasar dengan event Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan event luar negeri,” imbuhnya.

Baca juga:  Diprotes Warga Kaliakah, Neon Box Perempuan Berbikini Diturunkan Satpol PP

Trisno menambahkan, salah satu upaya dalam mengimplementasikan strategi pengembangan UMKM selain mendorong pemasaran secara digital, Bank Indonesia juga mendorong dan menfasilitasi UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi digital melalui sistem pembayaran berbasis digital yaitu QRIS. “Kami menyakini melalui penggunaan QRIS, UMKM akan semakin mudah untuk masuk ke dalam ekosistem digital, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa tatap muka sehingga pembayaran bisa berlangsung cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CeMuMuAH),” ujarnya.

Baca juga:  Banyak Warga Pertanyakan Ketidaksinkronan Data COVID-19 di Provinsi dan Kabupaten/kota, Ini Penjelasannya

Per 1 Oktober 2021, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat sebanyak 330.282 merchant. Mayoritasnya merupakan merchant kategori usaha mikro dengan pangsa 52,7 persen, dan umumnya berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Jumlah merchant tersebut tumbuh sebesar 89 persen dibandingkan dengan awal tahun 2021 (ytd). Ini, menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbanyak secara nasional dengan persentase pencapaian sebesar 91 persen dari target 363.100 pada tahun 2021. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN