BANGLI, BALIPOST.com – Kabupaten Bangli tahun ini kembali mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi gedung sekolah. Nilainya meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatannya mencapai hampir 300 persen. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdikpora Kabupaten Bangli Ida Bagus Made Mahaarta mengungkapkan hal itu, Kamis (18/2).
Disebutkannya, untuk rehabilitasi gedung sekolah di tingkat SD, nilai DAK yang diterima mencapai Rp 16 miliar. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 6 miliar.
Sedangkan untuk SMP, DAK yang diterima tahun ini nilainya sekitar Rp 8 miliar. Sebelumnya hanya Rp 2 miliar. “Jadi untuk tahun ini ada peningkatan DAK yang lumayan dibanding tahun 2020. Peningkatannya hampir 300 persen,” kata Mahaarta.
Jelasnya, DAK yang dikucurkan pusat berdasarkan usulan dari kabupaten. Pemerintah pusat juga memantau kondisi gedung sekolah melalui data pokok pendidikan (dapodik) dari masing-masing sekolah. Dari Dapodik itu pusat dapat mengetahui secara detail kerusakan per ruangan. “Memang usulannya dari kita. Tapi kalau dapodik tidak mempresentasikan kondisi gedung sebenarnya, baik tingkat kerusakan dan segala macam, otomatis ditolak pusat. Jadi pantauan pusat di kementerian sekarang itu adalah dapodik sekolah,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, pemerintah pusat saat ini merancang rehabilitasi bangunan di satu sekolah tuntas dalam satu kali kegiatan. Dengan demikian dalam setahun satu sekolah bisa saja mendapat banyak kegiatan baik rehabilitasi ruang kelas, ruang guru maupun lainnya.
Berbeda dengan sebelumnya, rehab dilakukan secara parsial atau sedikit demi sedikit. “Kalau sekarang revitalisasi satu sekolah harus clear. Sehingga selanjutnya tinggal pikirkan revitalisasi di sekolah lain,” jelasnya.
Mengenai kondisi kerusakan bangunan sekolah di Bangli, dia mengatakan rata-rata kondisinya rusak sedang. DAK yang dikucurkan pusat hanya bisa digunakan untuk membantu rehabilitasi bangunan yang mengalami rusak sedang. “Kalau rusak ringan masih bisa ditanggulangi dengan dana BOS. Kalau rusak berat yang kerusakannya diatas 65 persen, harus dihapuskan dulu. Karena mubasir juga kalau rusak berat direhab,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/balipost)
