Suasana Rapat Kerja Komisi III DPRD Bali dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bali, Senin (11/1). (BP/Win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pembangunan Bandara Bali Utara kembali mengemuka. Terlebih di 2021 ini, aktivitas pembangunan infrastruktur transportasi lagi digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Kelanjutan pembangunan Bandara Bali Utara kembali menjadi bahasan di DPRD Bali dalam rapat kerja gabungan antara Komisi III DPRD Bali dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (11/1). Salah satunya yang menjadi leading sector di bidang transportasi, Dinas Perhubungan Bali.

Anggota Komisi III DPRD Bali, Jro Nyoman Ray Yusha, mempertanyakan kembali lokasi keberadaan Bali Utara. Mengingat dalam perkembangannya belakangan ini, lokasi proyek prestisius itu kerap berpindah. “Awalnya di Barat, dibilang katanya ada angin samping. Terus pindah ke Timur. Dari Timur sekarang kembali ke Barat. Bagaimana itu tinjauannya? Jangan sampai nanti jadi bandara kebarat-kebirit,” kata Ray Yusha ketika memperoleh sesi berbicara dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.

Baca juga:  Pelanggaran Prokes Masih Marak, Diduga Ini Penyebabnya

Dia lantas kembali mengingatkan histori munculnya wacana pembangunan Bandara Bali Utara sekitar satu dasawarsa lebih itu. Katanya, wacana itu muncul karena kerusakan pantai yang terjadi akibat perluasan landasan pacu Bandara Internasional Ngurah Rai.

Sehingga, perluasan Bandara Ngurah Rai ditunda dan tidak boleh dilanjutkan. Hal tersebut kemudian memunculkan wacana pembangunan bandara internasional di Bali Utara akibat kerusakan berat yang terjadi di pantai Kuta, dan yang paling parah lagi di sebelah kanan menuju pantai Jerman.

Baca juga:  Perwakilan Korban Investasi Bodong Mengadu ke Dewan

Anehnya, sambung dia, meski pelebaran itu sempat ditunda, nyatanya sampai sekarang tetap berjalan. “Bahkan sudah mau selesai,” tandas politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa saat ini pembangunan Bandara Bali Utara masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian di tingkat daerah. “Namanya Proyek Strategis Nasional itu yang bagaimana? Tidak seenaknya juga dari Pusat itu menaruh di sana, menaruh di sini. Harus mendengarkan aspirasi. Apalagi sekarang ada ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Harus memperhitungkan kearifan lokal. Itu yang harus didengar. Tentunya dari segi menguntungkan masyarakat yang lebih luas,” tukasnya. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

1 KOMENTAR

  1. sebaiknya rencana bandara bali utara dipindah ke Bali barat,tepatnya di kabupaten Jembrana,disamping dekat dengan Ibu kota provinsi Bali juga lahannya sudah ada jauh lebih luas dari lahan yang ada di Buleleng.di pekutatan ada lahan provinsi 1000 hektar lebih yg bisa dimanfaatkan.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *