GIANYAR, BALIPOST.com – Setelah delapan bulan menjabat sebagai Bupati Gianyar, Made Mahayastra menggelar mutasi perdana. Total ada 88 ASN eselon II, III, dan IV Kabupaten Gianyar yang kena rotasi dan diberikan SK di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis (2/5).
Dalam SK Bupati yang dibacakan Kepala BKPSDM Kabupaten Gianyar I Ketut Artawa, terdapat sembilan pejabat eselon II mengalami pergeseran jabatan. Diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata Anak Agung Ari Brahmanta kini menjadi Staff Ahli Bidang Pembangunan dan Made Suradnya sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dipercaya sebagai Asisten Administasi Pemerintahan.
Selain itu ada Kadis Perhubungan Wayan Artana kembali ke Sekretaris Dewan digantikan oleh Wayan Suamba yang sebelumnya merupakan Kadisperindag. Sementara itu, Made Watha selaku Kepala Dinas Sosial beralih ke Kasatpol PP.
Kepala Badan Kesbangpolinmas Dewa Alit Mudiarta kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kasatpol PP sebelumnya Cokorda Agusnawa digeser menjadi Kepala Arsip Perpustakaan Daerah yang sebelumnya diduduki oleh Dewa Amerta yang kini menempati posisi Kepala Kesbangpolinmas.
Sementara, jabatan kepala dinas kebudayaan yang sebelumnya diisi oleh plt. kini dijabat oleh Ketut Mudana. Meski sebelumnya sempat tersandung kasus hukum, menurut Bupati Gianyar I Made Mahayastra, status Mudana kini sudah ‘clear’, dan kebetulan dia sudah bergelar doktor Kebudayaan lulusan Universitas Udayana.
Hal tersebut meyakinkan Bupati untuk menempatkan Mudana di Disbud sesuai kompetensinya. “Sekarang dia bergelar doktor budaya, desertasinya tentang budaya. Dinas kebudayaan bergaul dengan banyak profesor terkait penghargaan Wijaya Kusuma dan lainnya sehingga saya kira pas kalau dia ditempatkan di sana,” katanya.
Bupati Mahayastra mengatakan, mutasi perdana kali ini bukanlah mutasi besar-besaran. Namun, jumlahnya relatif banyak.
Setelah ini akan ada lelang jabatan dalam pos-pos yang masih kosong, dan rencananya mutasi akbar akan digelar pada Juni mendatang. “Mutasi ini sengaja saya rancang kecil. Saya Ingin pelajari lebih dalam. Semacam ‘test case’. Sebab, saya dan Pak Wabup ingin birokrasi solid, satu komando. Tanpa kesolidan itu, apa yang kami rancang, sulit akan tercapai,” ucap pejabat asal Payangan itu.
Menurut Bupati, tidak mudah mendapat orang tepat ditempat yang tepat. Dirinya menegaskan ke depan, tidak ada lagi istilah posisi ‘basah’ dan ‘kering’.
Sebab, dia menargetkan, seluruh pejabat eselon II tetap mendapat tunjangan yang direncanakan sebesar Rp 35 juta. “Jadi tidak perlu ada yang merasa terbuang. Semua bagian penting dari pemerintahan, saya harap, semua bekerja tunjukkan loyalitas, dan kerja nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Mahayastra. (Manik Astajaya/balipost)
