JAKARTA, BALIPOST.com – Hasil kajian pemerintah menunjukkan Indeks Kerukunan Beragama (IKB) terus menurun saat dilaksanakan Pilkada Serentak 2017-2018. Untuk mencegah itu, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya mengajak umat sedharma dapat mengharmonisasikan antara dharma negara dan dharma agama dalam pelaksanaannya.
Penegasan disampaikan Wisnu Bawa pada Refleksi Akhir Tahun 2018 dan Proyeksi Kerukunan Antar-umat Beragama di Tahun Politik 2019 yang diselenggarakan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) di Jakarta, Kamis (13/12). Acara dihadiri Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Prof. Syafiq Mughni, Ph.D, beserta para pemuka agama lainnya. “Dharma negaranya kita implementasikan kepada seluruh warga negara, dharma agamanya kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesama umat kita saling menghormati, bersatu dan musyawarah,” kata Wisnu Bawa.
Ia mengingatkan tentang pentingnya mengedepankan falsafah sapu lidi yaitu warga negara yang kompak dan bersatu akan kuat. “Jadi kalau kompak dan bersatu maka akan menjadi kuat dalam menjaga dan memamjukan negara ini,” imbuhnya.
Mengenai kemungkinan terjadinya polarisasi maupun kubu-kubuan di masyarakat menjelang Pemilu 2019, Wisnu Bawa berharap di tahun politik ini, semua pihak dapat mendudukan pemilu sebagai sebuah perlombaan bukan pertandingan. “Untuk menghadapi kontestasi kedua kontestan (pasangan capres dan cawapres) jangan saling dihadap-hadapkan, sehingga bukan dipertandingkan tetapi dilombakan untuk menuju pada cita-cita para pendiri bangsa,” ujarnya.
Dengan demikian, pertarungannya pun berada dalam koridor tujuan melindungi tumpah darah, menciptakan kecerdasaran bangsa, memajukan kesejahteraan rakyatnya dan menjaga ketertiban. Bukan untuk bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan kepentingan kelompok. “Jadi kita butuh negarawan-negarawan yang cerdas untuk memimpin negeri ini, rakyatnya pun harus punya karakter Pandawa Lima. Kalau punya pemimpin seperti ini pasti tidak akan mungkin kalah sama para kurawa,” imbuhnya.
Dia mengakui peran partai politik sebagai peserta pemilu sangat berarti untuk mencegah makin menurunnya indeks kerukunan di masyarakat. Oleh karena itu, melalui jajarannya, baik generasi muda di KMHDI, Prajaniti, Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia, Panindita, juga tokoh agama dari berbagai macam yang ada di umat dilibatkan untuk menekan naiknya tensi politik menjelang pemilu.
Wisnu Bawa mengatakan untuk proyeksi ke depan, fokus yang akan dilakukan PHDI adalah menyukseskan Pemilu 2019 berjalan aman, lancar dan damai. Peranyaan Nyepi pada 6 Maret sengaja akan diarahkan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. “Saya buat tema Nyepi nya itu ‘Melalui Catur Brata Penyepian Kita Sukseskan Pemilu 2019’. Fokus di situ,” tegasnya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Syafiq Mughni mengatakan proses berdemokrasi masyarakat mesti dimatangkan untuk menekan turunnya kerukunan di antara umat beragama. “Kematangan demokrasi mesti di kedepankan. Oleh karena itu tokoh agama dan para pemuka agama punya peran sangat penting. Karena mereka memiliki kelembagaan di dalam komunitas umatnya sehingga akan mudah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan tujuan-tujuan demokrasi yang sesuai dengan aturan main yang ada,” kata Syafiq.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, Indeks Kerukunan Beragama mengalami penurunan. Bahkan, Indeks Kerukunan Bergama terus menurun saat dilaksanakan Pilkada Serentak 2017-2018.
Penurunan tersebut karena adanya pilkada serentak dan banyak kegiatan-kegiatan politik yang menggunakan simbol agama. Penggunaan simbol agama dalam kegiatan politik, banyaknya berita bohong atau hoaks juga memberi andil besar dalam penurunan.
Menurut Wiranto, Indeks Kerukunan Beragama sejak 2015 mengalami penurunan. Indeks Kerukunan Beragama pada 2015 mencapai 75,36 persen, lalu pada 2016 meningkat sedikit menjadi 75,47 persen, dan pada 2017 menurun menjadi 72,2 persen.
Ia mengaku bersyukur, karena dampak dari penurunan ini tidak terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Wiranto pun mengapresiasi kinerja Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang berhasil menekan konflik di masyarakat. (Hardianto/balipost)
