Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia" yang digelar di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (27/9). (BP/har)

JAKARTA, BALIPOST.com – Seluruh institusi yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM) harus mengubah kondisi dengan meningkatkan inovasi dan penemuan-penemuan baru. Dengan cara itu, maka tiap institusi pencetak SDM akan mampu menghadapi dan bersaing dalam revolusi industri 4.0.

Penegasan disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD)  bertajuk “Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia” yang digelar di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (27/9).

Diskusi yang dibuka Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, juga menghadirkan pembicara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Menurut Ngakan, peningkatan SDM akan meningkatkan produktivitas. “Tanpa ada kreativitas, revolusi industri 4.0 tidak akan berjalan. Hal ini mengingat ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah inovasi,” ujar pria kelahiran Gianyar, Bali ini.

Dia menambahkan keberpihakan pemerintah juga harus cukup jelas, termasuk dari sisi politik anggaran. Menurut dia, anggaran harus disiapkan untuk meningkatkan inovasi dan penemuan-penemuan baru. “Terutama kurikulum disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan industri dan pelaku ekonomi di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Sejauh ini, kementeriannya sudah memetakan sekitar 84 sektor industri. Dari jumlah itu, lima sektor didorong untuk menerapkan revolusi industri 4.0 karena memberikan impact ekonomi yang signifikan.

Baca juga:  Pagu Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp3,29 triliun

Kelima sektor itu adalah makanan dan minuman, kimia, tekstil, otomotif dan elektronik. “Ini transformasi teknologinya lebih mudah dibanding sektor lain,” ungkapnya.

Ngakan menepis penerapan revolusi industri 4.0 akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Justru dengan menerapkan revolusi industri 4.0, maka akan ada tambahan 10 juta tenaga kerja pada 2030.

Sehingga, total tenaga kerja yang bisa terserap sampai 2030 nanti bisa mencapai 30 juta orang. “Jadi sekarang semua harus peduli bagaimana mengembangkan anak-anak muda untuk maju dan kreatif dalam menghadapi revolusi industri 4.0 itu,” ujarnya.

Bonus demogratif yang dimiliki Indonesia juga harus dimanfaatkan maksimal. Sebab, negara yang melewati masa bonus demografi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. “Kita tidak mau itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak memberdayakan dan meningkatkan kreativitas serta kualitas SDM terutama anak muda. “Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan peningkatan skill. Berdayakan anak muda supaya bisa menyambut teknologi masa depan,” katanya.

Mengenai biaya pembangunan, Indonesia dinilainya tetap membutuhkan investasi. Baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu upaya menarik investor datang adalah dengan menjaga stabilitas politik. “Jangan harap investor datang kalau situasi politik tidak bagus,” tandasnya.

Baca juga:  Bupati Suwirta Buka FGD Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Tahun 2021

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan untuk memperkuat visi misi paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang kelautan dan kemaritiman, maka visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Jokowi harus emakin dibumikan.

Itu karena bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menguasai lautan hingga bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Indonesia masa kini.

Setelah 71 tahun merdeka, Jokowi muncul sebagai pemimpin yang menetapkan visi Poros Maritim Dunia yang masuk ke Nawacita.

Kini menjelang pilpres 2019,  gagasan-gagasan konkrit diperlukan untuk mengintegrasikan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang kemaritiman.

Ia berharap para kepala daerah yang diusung PDIP wajib bekerja mendukung program Poros Maritim Dunia. “PDIP mengambil inisiatif kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya,” tegasnya.

Mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri menyatakan, sudah ada 11 poin yang sudah diinventarisasi sebagai hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman.

Baca juga:  Hildiktipari dan STPBI Gelar FGD Pembentukan Konsorsium Prodi Pariwisata

Pertama adalah peningkatan kesejahteraan nelayan yang meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan‎: pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta untuk pengolahan hingga pemasaran produk nelayan.

Kedua, revitalisasi usaha perikanan budidaya demi meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan. Disertasi pembentukan manajemen rantai pasok terpadu.

Ketiga, melakukan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di kawasan perairan baru. Keempat, mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies-spesies baru yang secara ekonomi diterima pasar dunia.

Kelima, mengembangkan usaha menjual sarana produksi perikanan diserta pengembangan basis-basis pengolahan produknya.

Keenam, revitalisasi pengolahan ikan tradisional (ikan asin, ikan kering, ikan asap), supaya produknya berdaya saing dan kompetitif di pasar dunia. Ketujuh, mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan modern seperti tempura, surimi based product, pengalengan, dan lain-lain.

Kedelapan, melatih generasi milenial untuk menjadi pemandu wisata bahari semacam snorkeling, diving, sailing, dan surfing. Kesembilan, membangun dan mengoperasikan home stays yang bersih, sehat, nyaman, indah, aman, dan mempesona.

Kesepuluh, revitalisasi pelayaran rakyat supaya lebih kompetitif di era industri 4.0. “Kesebalas, mengembangkan usaha transportasi laut,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim.(hardianto/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *