Presiden Joko Widodo. (BP/ist)

BOGOR, BALIPOST.com – Sebanyak 7 ribu sertifikat lahan dibagikan Presiden Joko Widodo di Kabupaten dan Kota Bogor dan sekitarnya dalam program reforma agraria, Selasa (25/9). Sejumlah 4.000 sertifikat diantaranya untuk masyarakat di Kota Bogor dan 3.000 sertifikat selebihnya untuk masyarakat di Kabupaten Bogor.

“Setiap saya ke luar daerah selalu keluhannya sama, sengketa lahan, konflik tanah,” katanya.

Hal itu dianggapnya wajar mengingat dari 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia pada 2015 baru 46 juta yang sudah disertifikatkan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut melalui program reforma agraria.

Baca juga:  Hasil Survei, Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Ia memberikan, target kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk bisa menerbitkan 5 juta sertifikat pada 2016, bertambah 7 juta tahun ini, dan 9 juta tahun depan. “Saya perintahkan, tidak bisa seperti ini terus, rakyat nunggu untuk dilayani pembuatan sertifikat yang cepat, yang murah. Bukan pungut sana pungut sini minta sana minta sini, saya juga rakyat, saya pernah ngurus sertifikat,” katanya, dikutip dari Kantor Berita Antara.

Ia meyakini dengan diberi target yang tinggi, jajarannya mampu bekerja lebih baik dan merealisasikan target tersebut. Pada kesempatan itu, ia berpesan kepada ribuan masyarakat yang menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang diterimanya sebagai bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya.

Baca juga:  Dua Fraksi Koalisi Pendukung Belum Satu Suara dengan Pemerintah

Presiden meminta, agar masyarakat memberikan sampul plastik dan memfotocopy serta menyimpan sertifikat asli dan copiannya secara terpisah. Ia juga menegaskan, pentingnya kepemilikan sertifikat untuk menghindari konflik dan sengketa lahan.

Mantan Gubernur DKI itu juga mengingatkan jika ada masyarakat yang akan menggunakan sertifikat sebagai bahan agunan atau jaminan untuk kredit bank maka harus memperhitungkannya dengan baik dalam hal kemampuan membayar. Ia mendukung jika hal itu dilakukan untuk keperluan produktif seperti modal usaha, modal kerja, atau investasi. “Hati-hati karena ini barang milik kita yang berharga yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita,” katanya.

Baca juga:  Jokowi Akui Kemunculan Virus Delta Tidak Terprediksi

Presiden sekaligus berpesan kepada ribuan masyarakat yang hadir agar senantiasa menjaga kerukunan dan kebersatuan karena hal itu merupakan aset paling berharga bangsa ini. “Inilah yang harus kita jaga karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan, jangan sampai saya titip karena pilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden kita jadi terpecah-pecah, terbelah, jangan. Kita ini semuanya bersaudara, kita jaga ukhuwah islamiyah, kita jaga ukhuwah wathaniyah kita,” katanya. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *