Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (kiri) bersama Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto (kanan) memberikan paparan pada acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9). (BP/ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan ada sejumah kader di daerah yang begitu kuat keinginannya mendukung calon presiden Joko Widodo. Meskipun itu artinya harus melawan keputusan partai yang telah memutuskan mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Dari yang lebih daripada 20% itu memang kebanyakan dari Jawa Timur, Papua, NTT. Urutannya Jawa Timur paling tinggi, kemudian Papua, NTT, dan Bali. Kemudian Sulawesi Utara itu hanya puluhan orang saja. Jadi ada itu di seluruh Indonesia,” ujar Syarief Hasan dalam diskusi bertema ‘Isu Dua Kaki Demokrat Ganggu Parpol Koalisi?’ di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).

Syarief menolak anggapan perbedaan sikap kadernya di daerah, sengaja diciptakan karena DPP Demokrat sedang bermain politik dua kaki karena tidak ada sanksi yang diberikan. Dari aspirasi yang diterima DPP partai, Syarief mengaku ada sikap kekecewaan kader partai di daerah karena ternyata yang dicalonkan bukan kader Demokrat.

Baca juga:  Gantikan Asman, Komjen Syafruddin Ingatkan Netralitas ASN

Ia pun berpandangan hal itu merupakan realita dari sebuah dinamika di partai. “Mengapa mereka begitu? Karena mereka seluruh kader Partai Demokrat menginginkan agar yang dicalonkan itu adalah kader Partai Demokrat sendiri. Jadi kita realistis dong,” sebut mantan Menteri Koperasi dan UKM.

Pertimbangan lain, tidak adanya sanksi yang diberikan karena DPP persentase kader yang mbalelo kecil. “Di dalam hasil survei itu, dikumpulkan seluruh nya dari 34 provinsi seluruh kader partai Demokrat. Hasilnya adalah hampir 80% itu memilih Prabowo, sisanya memilih Jokowi,” imbuh Syarief yang kini duduk sebagai anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Hal lain yang membuat sikap DPP lunak terhadap kader mbalelo itu karena diakuinya proses pengambilan keputusan memilih Prabowo-Sandi sangat singkat. Bila dukungan PKS dan PAN kepada Prabowo sudah sosialisasi terlebih dahulu, beda halnya dengan Demokrat.

Baca juga:  Jokowi Putuskan PPKM Darurat Diperpanjang

“Belum sebulan, bayangin saja sebelum kami memutuskan untuk mendukung Prabowo, Bapak SBYmemberi instruksi kepada seluruh ketua DPD melakukan survei internal. Jadi kita betul-betul dari bawah dan murni tidak ada pengkondisian dulu, inilah salah satu ingin saya sampaikan secara gamblang mengapa hal ini terjadi,” urainya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto tidak yakin Demokrat menjalankan politik dua kaki. Hal itu tercermin dari pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno perihal penegasan komitmen dukungan penuh SBY dan Demokrat terhadap koalisi Prabowo-Sandi. “Kalau tadi malam (Rabu malam (12/9) kita lihat pertemuan antara Bapak Prabowo, Sandi dengan Bapak SBY dan jajaran Demokrat itu terkonfirmasi,” kara Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

Karena itu, apabila ada tudingan Demokrat setengah hati memenangkan Prabowo, menurutnya itu adalah fitnah. “Maka PAN termasuk yang tidak setuju kalau Demokrat hari ini dipojokan yang mengatakan bahwa Demokrat tidak sungguh-sungguh memenangkan Prabowo,” tegasnya.

Baca juga:  Karena Ini, Partai Pendukung Prabowo-Sandiaga Pilih Nama Koalisinya

Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait (Ara) mengakui dari sejumlah survei yang diketahuinya jarang ada partai yang kadernya solid 100% mendukung sesuai keputusan partainya. “Itu realita kalau kita baca data survei lebih detail lagi,” katanya.

Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi sangat penting bagi sebuah partai dalam mencermati berbagai dinamika di partainya. “Itu menjadi pekerjaan sebelum keluar putusan yaitu bagaimana meyakinkan ke dalam internal partai tentang argumentasi sebiah keputusan yang akan diambil, tentu ada proses,” katanya.

Namun belajar dari pengalaman partainya, Ara mengatakan di PDIP sikap tegas diberlakukan terhadap kader yang tidak menjalankan instruksi partai. (Hardianto/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *