DENPASAR, BALIPOST.com – Pesta Kesenian Bali (PKB) masuk nominasi untuk menerima Anugerah Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, September mendatang. Pertimbangannya, PKB sampai saat ini sudah digelar sebanyak 40 kali dan tidak pernah terputus. Selain itu, event tahunan ini juga diikuti ratusan komunitas seni dan berlangsung selama satu bulan penuh.
“Tim dari pusat itu turun menyampaikan kepada kita bahwa PKB itu masuk nominasi karena merupakan suatu event yang paling besar di Indonesia dan yang terpanjang. Kedua, didukung oleh komunitas-komunitas seni karena pemerintah justru hanya sebagai fasilitator,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha disela-sela evaluasi pelaksanaan PKB Ke-40 Tahun 2018 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Selasa (7/8).
Beratha menambahkan, komunitas-komunitas seni di Bali berperan besar dalam keberlanjutan PKB selama 40 tahun terakhir. Kendati dukungan dana dari pemerintah terbatas, namun mereka tetap antusias memeriahkan PKB. Bahkan ada yang rela mengantri dan tak sedikit pula yang protes lantaran belum mendapat giliran pentas.
“Penghargaan ini akan diterima bulan September. Ini tentu menjadi tantangan dan kewajiban kita untuk bagaimana terus mengelola manajemen PKB ini lebih professional. Tidak hanya panitianya, tapi juga manajemen dari sekaa-sekaa seni perlu lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Budayawan I Wayan Dibia mengatakan, PKB selama ini telah membangun rasa kebanggaan anak-anak muda Bali terhadap seni dan budaya. Oleh karena itu, PKB jangan sampai dipotong di tengah jalan atau diganti dengan format baru.
Sebaliknya, PKB agar dibiarkan berlanjut dengan menyempurnakan lagi hal-hal yang belum sempurna. “Yang namanya rotasi kepemimpinan kan cuma 5 tahun sekali, ini (PKB) 40 tahun. Membangunnya tidak main-main, sampai anak-anak kita sekarang bangga negen kendang, ngangkut barong, itu karena PKB. PKB memberikan rasa hormat bagi mereka untuk berkesenian,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Dibia, saat para seniman diberi kesempatan tampil di hadapan menteri hingga presiden. Hal ini memberikan stimulasi yang luar biasa, sehingga hanya di Bali sudah ada penabuh berusia 8 atau 12 tahun.
Itu sebabnya, penyelenggaraan PKB mesti dipertahankan setiap satu tahun sekali. Dengan jeda waktu misalnya 6 bulan, dilanjutkan lagi dengan Bali Mandara Mahalango dan diantara itu digelar Bali Mandara Nawanatya, maka Bali akan memiliki program seni dan budaya yang solid. “Harus setahun sekali, apalagi di jaman teknologi canggih sekarang komunikasi begitu cepatnya. Hilang satu bulan saja dengan kesenian itu, mereka (generasi muda, red) sudah kemasukan unsur kesenian baru yang bukan milik kita. Kalau anak-anak tidak dibekali, itu akan merepotkan kita kalau bicara strategi pertahanan budaya,” paparnya.
Dibia mengaku setuju saat muncul wacana dari gubernur Bali terpilih yang ingin membangun Pusat Kebudayaan Bali. Namun, perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan bahwa Bali sendiri adalah pulau pusat kebudayaan. Orientasi pembangunan “art center baru” itu perlu diperjelas.
Apakah tempat itu akan menjadi pusat pengkajian sehingga muncul pemikiran-pemikiran bernas untuk membahas situasi kebudayaan Bali. Sedangkan aktivitasnya sendiri sudah ada di seluruh Bali. “Kedua, pemilihan-pemilihan lokasi kalau memang harus dilakukan itu juga dipertimbangkan apakah bisa kita akan mendapat tempat yang metaksu seperti Taman Budaya ini,” imbuhnya.
Pertimbangan ketiga, lanjut Dibia, apresiasi masyarakat pada aktivitas seni mesti lebih terbangun secara merata. Keempat, jangan sampai aktivitas budaya yang sudah menyebar di Bali justru menjadi terkonsentrasi di satu tempat yang aspek sosial dan kulturalnya sulit dipertanggungjawabkan. Terakhir, erat kaitannya dengan masalah pendanaan. (Rindra Devita/balipost)
