Budi Karya Sumadi. (BP/dok)
JAKARTA, BALIPOST.com – Kementerian Perhubungan belum menerima informasi resmi terkait operasi tangkap tangan yang menimpa pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah ramai diberitakan oleh media massa. Namun demikian Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menhub juga menyerahkan kasus ini pada hukum yang berlaku.

“Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut,” ujar Menhub Budi di Jakarta, Kamis (24/8).

Baca juga:  Di Hannover Messe 2023, Indonesia Bidik Investasi Rp 30 Triliun Lebih

Atas kejadian yang kembali terjadi di Kemenhub ini, Menhub Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.

“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian ini dikatakan Menhub menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.

Baca juga:  Dwi Fungsi Dalam RUU TNI Dipastikan Tidak Seperti Era Orde Baru

“Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” pungkas Menhub. (Nikson/balipost)

BAGIKAN