DENPASAR, BALIPOST.com – PPDB SMA/SMK tahun ini menggunakan sistem online. Artinya, kepala dinas pendidikan (Kadisdik) tidak punya kewenangan menentukan seorang anak diterima di sekolah mana. Semuanya tergantung dari anak itu sendiri.
Namun, penggunaan sistem online ini agaknya belum semuanya dipahami orangtua calon murid. Bahkan, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani, Selasa (6/6), sejumlah orangtua mendatangi dirinya untuk meminta bantuan agar anaknya diterima sekolah negeri. “Hari Sabtu kemarin kebetulan saya ada di rumah, dari pagi sampai sore tidak berhenti-berhenti orang datang ke rumah. Ternyata semua bawa kartu supaya anaknya diterima di sekolah pilihan orangtuanya. Bukan pilihan anak,” tuturnya.
Upaya orangtua seperti itu, katanya, akan menjadi masalah bila sampai diketahui Ombudsman RI ataupun Tim Saber Pungli. “Kalau saja semua kualitas sekolah itu sama baik, saya percaya pasti tidak ada orangtua yang datang ke rumah saya. Nggak mungkin mau datang. Tugas provinsi adalah agar semua SMA/SMK yang ada itu kualitasnya sama karena para orangtua ini mimpinya tinggi. Anaknya harus lebih baik untuk merubah masa depan,” tandasnya.
Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengatakan, penyamarataan kualitas sekolah membutuhkan anggaran agar pendidikan bisa berlangsung secara gratis. Dengan demikian, anak didik tidak perlu lagi dibebani dengan aneka pembiayaan.
Oleh karena itu, ia menegaskan harus ada dana yang dialokasikan dari APBD untuk meringankan beban orangtua. “APBD kita standarnya kan 20%, kita sekarang sudah melebihi 30%. Kedepan kita pasti akan meningkatkan lagi. Untuk sekolah gratis, kami targetkan di 2018 pada APBD perubahan. Kalau untuk SMA, (anggarannya) cukup. Totalnya sedang dihitung, tidak perlu disampaikan sekarang karena itu bagian dari strategi politik,” ujarnya.
Sudikerta menambahkan, infrastruktur, sarana, dan prasarana sekolah juga harus dilengkapi untuk mendukung proses belajar mengajar. Tak ketinggalan, kualitas pendidik yakni guru dengan meningkatkan jenjang kesarjanaannya. “Dari non sarjana kita sarjanakan, sarjana S-1 jadi S-2, S-2 jadi S-3, S-3 jadi professor, sehingga sesuai dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan,” imbuhnya. (Rindra Devita/balipost)
