
SINGASANA, BALIPOST.com – Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tabanan yang mencapai 82 kasus pada 2024 menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, Pemkab Tabanan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Ranperda tersebut disampaikan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnaw, S.Sos, Selasa (17/11). Selain Ranperda narkotika, terdapat dua Ranperda lainnya yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD Tabanan.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tabanan, kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024.
Sementara pada 2025 masih tercatat 72 kasus.
Bupati Sanjaya menyampaikan, regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan hukum agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pelaksanaannya juga diharapkan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, keluarga, masyarakat hingga desa adat.
Selain persoalan narkotika, Pemkab Tabanan juga mengajukan Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ranperda ini diajukan untuk menyesuaikan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Dalam pemaparannya, Sanjaya menyebutkan, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan variabel umum serta teknis, BPBD Tabanan memperoleh skor 560. Nilai tersebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai BPBD Tipe A.
Penyesuaian kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPBD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan penanganan bencana. Upaya tersebut mencakup tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
Ranperda ketiga berkaitan dengan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian perusahaan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan direksi, dewan pengawas, komite, pegawai hingga batasan biaya. Melalui perubahan regulasi ini, tata kelola perusahaan daerah diharapkan semakin tertata sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Penyampaian tiga Ranperda tersebut menjadi tahap awal pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, ketiga rancangan regulasi itu akan dibahas bersama DPRD Tabanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.(Puspawati/balipost)










