DENPASAR, BALIPOST.com – PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) membidik peningkatan target penjaminan pada 2027 menjadi Rp15 miliar hingga Rp16 miliar. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebesar Rp9,7 miliar. Hingga akhir tahun, realisasi penjaminan diperkirakan mencapai Rp14 miliar lebih.
Untuk mencapai target tersebut, Jamkrida Bali akan memfokuskan pengembangan perusahaan pada penguatan teknologi informasi (IT), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kerja sama penjaminan bersama atau co-guarantee dengan perusahaan penjaminan lainnya.
Direktur Utama Jamkrida Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan penguatan co-guarantee menjadi salah satu strategi penting untuk memperbesar kapasitas perusahaan dalam menjamin proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan nilai retensi di atas kemampuan masing-masing perusahaan.
Menurutnya, kemampuan retensi Jamkrida Bali saat ini sekitar Rp26 miliar. Dengan kapasitas tersebut, perusahaan membutuhkan dukungan kerja sama dengan Jamkrida lainnya agar dapat ikut menjamin proyek dengan nilai lebih besar.
“Misalnya ada proyek yang membutuhkan retensi Rp100 miliar, sementara kemampuan retensi Jamkrida Bali sekitar Rp26 miliar. Dengan kerja sama antar-Jamkrida, kapasitas penjaminan bisa diperkuat sehingga proyek-proyek yang lebih besar dapat dijangkau,” ujar Adhi Ardhana di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (13/11) malam.
Ia mencontohkan kolaborasi dengan Jamkrida Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jamkrida Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bentuk sinergi untuk memperbesar kapasitas penjaminan. Skema tersebut diharapkan membuka peluang bagi perusahaan untuk mengambil bagian dalam proyek-proyek yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan retensi.
Terkait target transaksi pada 2027, Adhi Ardhana menyebut realisasinya sangat bergantung pada kapasitas dan ketersediaan proyek di masing-masing daerah. Karena itu, perusahaan tidak hanya mengandalkan peningkatan volume transaksi, tetapi juga memperluas peluang kerja sama penjaminan.
“Kalau transaksi biasanya tergantung kapasitas proyek-proyek di masing-masing daerah. Namun, sebelumnya karena retensi kita terbatas, Jamkrida melakukan kerja sama antar-Jamkrida untuk bisa menjamin proyek-proyek besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan bagi industri penjaminan. Menurutnya, proyek-proyek daerah saat ini cenderung terbatas karena kemampuan anggaran yang juga terbatas. Sementara itu, proyek nasional memiliki mekanisme penjaminan tersendiri, termasuk melalui perusahaan penjaminan milik BUMN.
Meski demikian, Jamkrida Bali masih melihat peluang untuk bersaing, khususnya pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengembangan produk penjaminan dalam bentuk bank garansi atau counter bank guarantee melalui perbankan.
Selain itu, perusahaan juga berupaya memperluas kerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mengingat bank-bank tersebut memiliki peran dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah berskala besar.
Saat ini, Jamkrida Bali telah menjalin kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ke depan, perusahaan berharap dapat memperluas sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun perbankan lainnya.
Namun, di tengah keterbatasan proyek daerah dan persaingan penjaminan proyek nasional, Adhi Ardhana menegaskan penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu peluang strategis yang ingin didorong Jamkrida Bali.
Hal tersebut sejalan dengan program Gubernur Bali dalam memperkuat produk lokal dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah produk Invoice Finance Guarantee (IFG) yang diluncurkan saat kegiatan rebranding Jamkrida Bali.
Melalui produk tersebut, dikatakan petani dan peternak lokal yang memasok kebutuhan hotel dapat memanfaatkan invoice atau tagihan pembayaran sebagai dasar untuk memperoleh pencairan pembiayaan lebih cepat.
Dengan demikian, pemasok lokal tidak harus menunggu pembayaran dari pihak pembeli dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh dukungan likuiditas. Produk ini juga diharapkan memberikan kepastian melalui skema penjaminan terhadap risiko pembayaran sesuai ketentuan produk.
“Invoice ini bisa dipakai oleh petani dan peternak yang menyuplai ke hotel. Dengan adanya invoice, sudah bisa langsung dicairkan, sehingga tidak perlu lagi khawatir terhadap pembayaran yang tidak dilakukan,” ungkapnya.
Ia berharap pengembangan IFG dapat membantu memperlancar arus kas pelaku usaha lokal, memperkuat rantai pasok kebutuhan pariwisata, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di Bali.
“Ke depan, di tengah keterbatasan proyek, kita berharap ekonomi bisa lebih berputar, terutama produk lokal. Dengan adanya produk ini, petani dan peternak yang memasok ke hotel bisa mendapatkan dukungan pembiayaan,” pungkas mantan Anggota DPRD Bali ini. (Ketut Winata/balipost)
