MANGUPURA, BALIPOST.com – Kondisi armada operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung kian memprihatinkan. Sejumlah kendaraan sudah berusia tua, bahkan mengalami kerusakan berat. Ironisnya, kebutuhan peremajaan armada ini sudah diajukan sejak 2023, tetapi hingga kini belum juga terealisasi.
Keterbatasan kendaraan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas petugas dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah (Perda), pengawasan, hingga penertiban di lapangan. Kondisi ini terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung.
Kepala Satpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengungkapkan pihaknya kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp3,2 miliar dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membeli lima unit mobil operasional dan satu unit minibus.
Menurutnya, usulan pengadaan kendaraan sebenarnya sudah berulang kali diajukan. Namun, anggaran yang sebelumnya masuk dalam perencanaan justru kembali dicoret, termasuk saat pembahasan anggaran perubahan. “Kami sudah mengusulkan, masuk dalam anggaran. Di anggaran perubahan dinolkan lagi. Ini sangat diperlukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengadaan kendaraan bukan sekadar penambahan fasilitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menunjang pelaksanaan tugas. Armada yang sudah tua dan rusak menyulitkan petugas bergerak cepat, termasuk ketika menangani penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng). “Terhadap kebutuhan kendaraan kami yang cukup urgent, bukan dari keinginan, tapi kebutuhan kami,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, menyayangkan belum terpenuhinya kebutuhan armada Satpol PP meski pengajuan sudah dilakukan sejak 2023. Ia menyatakan Komisi I akan menelusuri penyebab terhambatnya pengadaan tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait penentuan skala prioritas belanja daerah. “Ini akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat begitu lama sehingga mobil operasional Satpol PP kita kondisinya cukup memprihatinkan,” ujarnya.
Lanang Umbara juga meminta agar seluruh titik Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satpol PP di enam kecamatan memiliki kendaraan operasional yang layak. Ketersediaan armada dinilai penting agar petugas dapat merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan optimal.
Ia berharap pengadaan kendaraan tersebut bisa direalisasikan pada awal 2027 setelah proses verifikasi gubernur selesai. “Pastikan agar ada kebijakan khusus untuk operasional Pol PP di semua BKO mendapat kendaraan operasional yang layak, karena yang dilayani juga perlu mendapatkan kelayakan,” katanya.(Parwata/balipost)
