DENPASAR, BALIPOST.com – Terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyiapkan tambahan anggaran Rp17 miliar. Meski demikian, hingga saat ini kepastian perubahan status PPPK tersebut masih menunggu regulasi dari pusat.
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Selasa (10/11), mengatakan, Pemkot Denpasar telah mulai mempersiapkan dukungan anggaran untuk mengantisipasi kebijakan tersebut pada 2027. Meski demikian, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
“Yang jelas saat ini kami sedang menunggu instruksi dari pemerintah. Kami sudah mempersiapkan di tahun 2027 dukungan apabila paruh waktu itu diangkat menjadi PPPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran sekitar Rp17 miliar tersebut disiapkan agar penghasilan PPPK paruh waktu dapat menyesuaikan dengan target penghasilan PPPK lainnya. Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemkot Denpasar menargetkan PPPK paruh waktu yang jadi penuh waktu nantinya bisa menerima penghasilan sekitar Rp3,6 juta.
Selama ini, kata Jaya Negara, terdapat kendala dalam penganggaran PPPK paruh waktu karena komponen pembayarannya masih masuk dalam belanja jasa, bukan belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat pembayaran kepada tenaga PPPK paruh waktu harus disesuaikan dengan jasa yang diberikan.
Terkait kemungkinan adanya perubahan kewenangan pengelolaan tenaga PPPK, termasuk tenaga guru yang disebut-sebut akan ditarik ke pemerintah pusat, Jaya Negara mengaku masih menunggu kepastian kebijakan. Nantinya apabila regulasi mengenai pembayaran dan pengelolaan PPPK sudah jelas, Pemkot Denpasar akan menyesuaikan kebijakan penganggaran, termasuk untuk mendukung peningkatan kesejahteraan para pegawai.
“Kami tidak boleh mendahului sesuatu yang belum kami dapat aturan yang jelas. Artinya, begitu ada regulasi dari pusat untuk pembayaran PPPK, dana itu juga bisa kami anggarkan untuk menambah kesejahteraannya,” tegas Jaya Negara.
Untuk di lingkungan Pemkot Denpasar, saat ini terdapat sebanyak 1.701 PPPK paruh waktu. Jumlah ini termasuk PPPK paruh waktu untuk guru sebanyak 52 orang. Mereka pun berpeluang mengalami peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. (Widiastuti/balipost)
