DENPASAR, BALIPOST.com – Serikat Pekerja Seni/Kreatif (Spasi) Bali menggelar aksi damai bertajuk “Resonansi Kegelisahan Rakyat” di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Selasa (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan. Melalui aksi simbolis berbasis ekspresi seni, para pekerja seni dan masyarakat menyampaikan 15 tuntutan kepada pemerintah, terdiri dari sembilan tuntutan nasional dan enam tuntutan lokal Bali.
Aksi ini menjadi ruang bagi pekerja seni, komunitas kreatif, dan masyarakat untuk menyampaikan kritik serta aspirasi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan kebudayaan. Aspirasi disampaikan melalui beragam medium seni, seperti pameran, mimbar bebas, teatrikal, penampilan disjoki, pembacaan puisi, melukis bersama, hingga aksi simbolis lainnya.
Koordinator aksi, Putu Rivaldo PP mengatakan, Spasi Bali terbentuk secara spontan sebagai respons terhadap dinamika politik Indonesia. Dalam aksi kali ini, pihaknya memilih Lapangan Puputan Badung sebagai lokasi karena memiliki nilai simbolis sebagai representasi perjuangan rakyat.
Menurutnya, seniman memiliki kemampuan menciptakan simbol dan menyampaikan pesan melalui karya seni. Karena itu, aksi tidak dilakukan di kawasan kantor gubernur maupun DPRD, melainkan di bawah monumen yang menjadi simbol perjuangan. “Jadi, di sini kami sebagai seniman, pekerja seni, kami itu adalah salah seorang yang merupakan pencipta simbol. Kami membuat simbol,” ujarnya.
Aksi tersebut juga menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai perspektif. Spasi Bali menilai persoalan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serta pertanggungjawaban pemerintah.
Adapun dalam aksi tersebut, Spasi Bali menyampaikan sembilan tuntutan nasional yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Pertama, menuntut permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat Indonesia atas kondisi dan berbagai persoalan yang terjadi selama dua tahun masa pemerintahannya. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Ketiga, menghentikan kebijakan perpajakan yang dinilai tidak adil dan membebani masyarakat. Keempat, menghentikan ekosida dan menyelamatkan ruang hidup, termasuk menghentikan perusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Kelima, menghentikan pemborosan APBN serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopdes) demi transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Keenam, menghentikan militerisasi ruang sipil dan segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
Ketujuh, mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serta memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi para korban. Kedelapan, menghentikan kriminalisasi, teror, dan penangkapan aktivis yang memperjuangkan hak serta menyampaikan kritik. Kesembilan, mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan.
Selain persoalan nasional, Spasi Bali menegaskan berbagai persoalan di tingkat lokal juga membutuhkan perhatian serius. Bali dinilai tidak hanya menghadapi persoalan pariwisata dan pembangunan, tetapi juga lingkungan, bencana, tata ruang, akses publik, transparansi anggaran, serta keberlangsungan masyarakat adat.
Atas berbagai persoalan tersebut, Spasi Bali menyampaikan enam tuntutan lokal. Pertama, menuntut transparansi pemerintah dalam penanganan bencana banjir Bali, pemulihan wilayah terdampak, serta pertanggungjawaban atas upaya mitigasi.
Kedua, mengevaluasi program beautifikasi dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat. Ketiga, mempertegas penindakan hukum terhadap penyelewengan dan pengelolaan lahan di Bali, termasuk persoalan tata ruang dan alih fungsi lahan.
Keempat, memprioritaskan kemudahan akses publik terhadap infrastruktur dan transportasi umum yang aman, layak, dan terjangkau. Kelima, menuntut transparansi pengelolaan dana pungutan wisatawan asing, termasuk perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kepada masyarakat. Keenam, menuntut kehadiran pemerintah Bali untuk berpihak kepada masyarakat adat serta memberikan perhatian terhadap persoalan hak dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali.
Aksi kali ini kata Rivaldo, diperkirakan diikuti 30 hingga 50 peserta. Ia menekankan bahwa pelaksanaan aksi tidak terafiliasi atau keberpihakan kepada elit manapun. “Kami di sini hanya ingin merespons peringatan 10 November. Untuk selanjutnya mungkin akan ada aksi di luar kota dan kami tidak ada sangkut pautnya soal itu,” imbuhnya. (Widiastuti/bisnisbali)
