DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Provinsi Bali mewacanakan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Regulasi ini dinilai penting untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan dan bukan penerima upah (BPU) yang selama ini belum seluruhnya terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Wacana tersebut mengemuka dalam audiensi BPJS Ketenagakerjaan dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Bali di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Bali, Senin (9/11). Audiensi diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta bersama anggota Komisi IV Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau yang akrab disapa Gung Cok.
I Nyoman Suwirta mengatakan, tingkat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali yang baru mencapai 48 persen menunjukkan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama, terutama karena karakteristik program BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan.
Menurut mantan Bupati Klungkung 2 periode ini, risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Namun, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan ketenagakerjaan dinilai belum sekuat kesadaran terhadap jaminan kesehatan.
“Kalau orang meninggal, berpikirnya cuma sekali meninggal. Makanya kadang-kadang orang berpikir ini seolah tidak sepenting BPJS Kesehatan. Padahal, perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua juga penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlindungan tidak boleh hanya menyasar pekerja formal atau penerima upah. Pekerja informal seperti buruh, tukang suun atau tukang panggul, petani, nelayan, serta kelompok pekerja rentan lainnya juga harus mendapat perhatian pemerintah.
Suwirta menyebut, Bali saat ini telah memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ia memperoleh informasi bahwa baru dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah memiliki perda khusus terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Bali akan menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD mengenai kemungkinan mengusulkan perda inisiatif dewan. Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan kajian, termasuk mempelajari regulasi yang telah diterapkan di daerah lain serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
“Perlindungan terhadap masyarakat ini yang menjadi dasar. Jangan sampai masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap ketika memasuki usia tua tidak memiliki jaminan masa depan. Pemerintah harus hadir agar mereka bisa hidup layak,” tegasnya.
Ia juga menilai pembiayaan kepesertaan pekerja rentan perlu dihitung secara cermat. Menurutnya, iuran yang relatif terjangkau membuka peluang bagi perusahaan maupun pemerintah untuk ikut memperluas perlindungan pekerja.
Sebelum perda terbentuk, Suwirta mendorong BPJS Ketenagakerjaan lebih intensif turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan berbagai mitra, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi. Upaya sosialisasi dan pendampingan dinilai perlu dilakukan agar perusahaan maupun pelaku usaha memahami kewajiban mendaftarkan pekerjanya.
Ia juga menyatakan Komisi IV DPRD Bali akan ikut mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, Suwirta mengatakan ketentuan tersebut nantinya perlu dikaji dalam proses penyusunan perda. Namun, ia menegaskan pembahasan masih berada pada tahap wacana pengusulan regulasi.
Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusa Tenggara-Papua (Banuspa), Agus Thedorus Parulian Marpaung, mengapresiasi perhatian dan dukungan DPRD Bali terhadap perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia memaparkan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali saat ini baru mencapai 48 persen. Jika dirinci, cakupan pekerja penerima upah (PU) sebesar 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah (BPU) baru 38 persen.
Menurut Agus, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan tersebut. Kehadiran perda diharapkan dapat memperkuat regulasi yang sudah ada sekaligus mendorong pemerintah daerah, pemberi kerja, dan berbagai pihak lainnya terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, target cakupan kepesertaan pada 2027 ditetapkan sebesar 54 persen sebagaimana arah kebijakan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD 2027. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan enam poin persentase dari cakupan saat ini yang perlu dikejar.
Agus juga mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134 ribu pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dengan total pembayaran klaim mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Manfaat tersebut mencakup berbagai program jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
Dalam kesempatan tersebut, Agus turut menjelaskan mekanisme penjaminan apabila terjadi kecelakaan di jalan raya. Untuk kecelakaan yang melibatkan pihak lain atau bukan kecelakaan tunggal, penanganan awal ditanggung Jasa Raharja sesuai ketentuan dengan plafon maksimal Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
Selanjutnya, penjaminan dapat dilanjutkan BPJS Ketenagakerjaan apabila korban merupakan peserta dan kecelakaan tersebut terbukti sebagai kecelakaan kerja. Sementara itu, apabila korban tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, penjaminan selanjutnya dapat menggunakan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun untuk kecelakaan tunggal, Jasa Raharja tidak memberikan penjaminan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh perlindungan apabila kejadian tersebut memenuhi kriteria kecelakaan kerja.
Agus menjelaskan, cakupan kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di tempat kerja. Perlindungan juga meliputi perjalanan dari rumah menuju tempat kerja hingga perjalanan pulang ke rumah, sepanjang memenuhi ketentuan kecelakaan kerja.
Dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sesuai kebutuhan medis tanpa batas nominal sepanjang sesuai indikasi medis. Peserta yang tidak dapat bekerja selama masa perawatan juga memperoleh penggantian penghasilan berdasarkan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan, apabila peserta memiliki upah yang dilaporkan sebesar Rp1 juta per bulan dan harus menjalani perawatan selama enam bulan akibat kecelakaan kerja, penggantian penghasilan diberikan sesuai ketentuan selama masa tidak mampu bekerja tersebut.
Agus juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). PMI yang berangkat melalui jalur prosedural diwajibkan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, masyarakat didorong menggunakan jalur penempatan resmi agar memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi lain, audiensi juga menyinggung pengenaan pajak terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di atas Rp50 juta. Agus menjelaskan, ketentuan pajak progresif sebesar 1 hingga 5 persen tersebut merupakan aturan perpajakan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Ia menyebutkan, terdapat usulan kepada Menteri Keuangan agar ketentuan tersebut dihapuskan.
Menanggapi hal itu, Suwirta meminta agar kebijakan perpajakan terhadap manfaat jaminan sosial, khususnya dana hari tua, ditinjau kembali. Menurutnya, manfaat yang diterima masyarakat dalam kondisi menghadapi risiko sosial semestinya tidak semakin terbebani oleh potongan pajak.
Ia berharap perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi perhatian bersama sehingga pekerja formal maupun informal di Bali memiliki perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tua, maupun menghadapi risiko kematian. (Ketut Winata/balipost)
