Suasana Musyawarah Daerah (Musda) IV KPPI Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Sabtu (7/11). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya melalui pemenuhan persyaratan administratif partai politik. Penguatan kapasitas, kualitas kepemimpinan, serta keberanian perempuan mengambil peran strategis dalam pengambilan keputusan juga menjadi hal penting.

Karena itu, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali memperkuat konsolidasi hingga sembilan kabupaten/kota untuk mendorong semakin banyak perempuan terlibat aktif dalam politik.

Ketua KPPI Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung mengatakan, perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di partai politik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya perempuan. KPPI sebagai organisasi lintas partai memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, solidaritas, sekaligus memperkuat kemampuan perempuan yang berkecimpung di dunia politik.

Hal tersebut disampaikannya saat Musyawarah Daerah (Musda) IV KPPI Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Sabtu (7/11). Musda mengusung tema “Perempuan Politik Bali Tangguh, Berdaya dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Inklusif”.

Baca juga:  Pilkada Karangasem, Dua Parpol Bisa Usung Paslon Tanpa Koalisi

Sari Galung yang juga Anggota Komisi IV DPRD Bali menegaskan, penguatan perempuan politik tidak boleh hanya terpusat di tingkat provinsi. Konsolidasi harus menyentuh seluruh daerah agar perempuan yang aktif di partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas peran dalam proses demokrasi.

Menurutnya, salah satu agenda yang akan dilanjutkan apabila kembali dipercaya memimpin KPPI Bali adalah menyambangi sembilan kabupaten/kota melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan sekaligus memberikan ruang bagi perempuan politik lintas partai untuk saling bertukar pengalaman dan membangun jaringan.

“Program kita ke depan adalah menguatkan dan mendorong perempuan-perempuan politik lintas partai. Kami ingin melakukan kegiatan penguatan perempuan di sembilan kabupaten/kota. Tujuannya agar keterwakilan perempuan 30 persen di partai politik bisa terus didorong,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Denpasar tersebut.

Baca juga:  Kubur Perhiasan Emas di Kebun Usai Beraksi, Perempuan di Kintamani Diringkus Polisi

Ia berpandangan, keberadaan KPPI menjadi strategis karena mampu mempertemukan perempuan dari berbagai partai politik dalam satu wadah perjuangan. Perbedaan latar belakang dan kepentingan politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi perempuan.

Sebab, keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi atau posisi dalam struktur partai. Lebih jauh, perempuan harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, ikut menentukan arah kebijakan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, demokrasi yang inklusif dapat diwujudkan melalui keterlibatan yang lebih setara.

Dalam Musda IV tersebut, selain mengevaluasi perjalanan organisasi, KPPI Bali juga melakukan pembentukan kepemimpinan dan struktur kepengurusan untuk periode selanjutnya. Sari Galung berharap seluruh proses berlangsung kondusif dengan tetap menjaga soliditas organisasi di tengah keberagaman partai politik yang menjadi basis keanggotaan KPPI.

Baca juga:  Seorang Pegawai Kemenkumham Bali Positif COVID-19

Ia mengungkapkan, Musda sejatinya telah direncanakan berlangsung pada September 2026. Namun, sejumlah pertimbangan membuat pelaksanaannya mengalami keterlambatan. Terkait peluang kembali memimpin KPPI Bali, ia menyebut kemungkinan pemilihan secara aklamasi cukup terbuka karena dirinya masih berada dalam satu periode kepemimpinan.

“Secara aklamasi mungkin saya akan terpilih kembali karena saya masih dalam satu periode. Semoga tidak ada permasalahan di sembilan DPC kabupaten/kota, sehingga Musda ini bisa berjalan lancar dan pemilihan ketua dapat dilakukan secara aklamasi,” ujarnya.

Ia berharap kepengurusan yang terbentuk nantinya mampu melanjutkan program-program yang telah dirintis selama lima tahun terakhir sekaligus memperkuat gerakan perempuan politik di daerah. Tantangan ke depan bukan sekadar meningkatkan jumlah perempuan yang masuk ke dunia politik, melainkan memastikan mereka memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menduduki posisi strategis. (Ketut Winata/balipost)

 

BAGIKAN