DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini meminta Gubernur Bali memberikan penjelasan terperinci mengenai penurunan pendapatan daerah, target penerimaan pungutan wisatawan asing (PWA), hingga alokasi anggaran untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di DPRD Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (26/10). Pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI dibacakan oleh Ketua Fraksi, Gede Harja Astawa.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra-PSI menilai penyusunan APBD 2027 merupakan momentum penting untuk memperkuat pembangunan Bali yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. APBD, menurut fraksi ini, tidak sekadar menjadi dokumen keseimbangan angka, tetapi juga menentukan kualitas pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan postur APBD 2027 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan angka dalam Raperda APBD yang dibahas, pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp5,72 triliun, turun 12,78 persen dari Rp6,56 triliun pada 2026.
Belanja daerah juga direncanakan turun dari Rp7,24 triliun pada 2026 menjadi Rp6,19 triliun pada 2027, atau berkurang 14,40 persen. Sementara itu, defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp475,95 miliar, turun sekitar 30 persen dibandingkan defisit tahun 2026 sebesar Rp679,93 miliar.
Fraksi Gerindra-PSI meminta penjelasan mengenai sumber pembiayaan untuk menutup defisit dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Dalam dokumen tersebut, kebutuhan pendanaan disebut mencapai sekitar Rp1,229 triliun, yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi ini meminta kepastian ketersediaan SiLPA, termasuk bagian yang telah memiliki peruntukan tertentu. Penggunaan sumber pembiayaan tersebut juga diminta tidak sampai mengganggu pelayanan publik.
Penurunan pendapatan daerah turut dikaitkan dengan berkurangnya dana transfer. Fraksi Gerindra-PSI meminta Gubernur Bali menjelaskan penyebab penurunan transfer dari pemerintah pusat yang disebut mendekati 50 persen, proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya, serta langkah konkret menjaga stabilitas fiskal daerah.
Selain itu, fraksi ini menyoroti pos transfer antar daerah dalam Raperda APBD 2027 yang tercantum nihil. Pemerintah provinsi diminta menjelaskan dasar proyeksi tersebut, skema kerja sama yang tersedia, serta kemungkinan pembiayaan bersama untuk memenuhi kebutuhan lintas kabupaten/kota.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap target pungutan wisatawan asing (PWA) sebesar Rp600 miliar pada 2027. Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan dasar penetapan target tersebut karena realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya dinilai masih belum mencapai target.
Dalam dokumen pandangan umum, target PWA 2025 dan 2026 masing-masing tercatat Rp500 miliar. Realisasi 2025 sebesar Rp369 miliar, sedangkan penerimaan 2026 diproyeksikan mencapai Rp403,11 miliar.
Untuk itu, pemerintah diminta memaparkan jumlah wisatawan asing yang wajib membayar PWA, jumlah yang telah membayar, tingkat kepatuhan, kendala pemungutan, serta langkah konkret meningkatkan penerimaan melalui integrasi sistem dan pengawasan.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang tercatat sebesar Rp79,62 miliar dalam Raperda APBD 2027. Alokasi tersebut dinilai perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan penanganan kerusakan jalan provinsi, pemeliharaan jaringan irigasi, dan keselamatan masyarakat.
Fraksi ini mengingatkan agar penghematan anggaran tidak justru menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang.
Pemerintah juga diminta menyampaikan rincian belanja wajib atau mandatory spending, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan kewajiban lainnya. Rincian tersebut diharapkan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat persentase, dasar perhitungan, serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Selain infrastruktur, Fraksi Gerindra-PSI meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah proyek strategis Provinsi Bali, yakni pembangunan kawasan suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali.
Evaluasi tersebut mencakup perkembangan fisik, realisasi keuangan, rencana penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat.
Fraksi ini menegaskan, proyek besar harus memberikan manfaat nyata dan tidak sekadar menghasilkan bangunan megah tanpa fungsi yang jelas. Transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan pertanggungjawaban administratif, teknis, serta keuangan harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya.
Persoalan kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian dalam pandangan umum tersebut. Fraksi Gerindra-PSI mencermati Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan, sementara estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan serikat pekerja mencapai sekitar Rp5,25 juta per bulan.
Perbedaan kedua angka tersebut mencapai Rp2.042.541 per bulan. Fraksi ini menilai kesenjangan tersebut perlu ditangani melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
Gubernur Bali diminta memperkuat kajian KHL, mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan, serta memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertumbuhan ekonomi Bali, menurut fraksi ini, harus diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Di bidang ketahanan pangan, Fraksi Gerindra-PSI mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk pertanian, perikanan, peternakan, infrastruktur pertanian, irigasi, dan akses pasar. Pemerintah juga diminta menyiapkan program terukur untuk mendukung petani dan nelayan, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat distribusi pangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan membuka ruang lebih besar bagi penggunaan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani dan pelaku UMKM Bali.
Pada sektor lingkungan, Fraksi Gerindra-PSI meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran dan pelaksanaan program pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Pemerintah provinsi juga diminta memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, termasuk mekanisme pembiayaan dan penganggaran.
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau turut didorong menjadi prioritas anggaran. Langkah konkret yang diperlukan antara lain pengendalian, penegakan aturan, serta pemberian insentif untuk pelestarian lahan dan perlindungan petani.
Selain itu, penanganan pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas air, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut Bali dinilai perlu diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai dan terukur.
Fraksi Gerindra-PSI juga menyinggung krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Bali. Antrean tersebut dinilai mengganggu mobilitas tenaga kerja, menimbulkan kemacetan hingga meluber ke badan jalan, serta berpotensi menghambat distribusi logistik pangan.
Sebagai langkah antisipasi, fraksi ini mendorong penyediaan kanal informasi digital yang transparan dan real-time mengenai ketersediaan stok BBM di masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah taktis dan strategis agar situasi serupa tidak terulang. Fraksi ini mengapresiasi masyarakat Bali yang tetap tenang, tertib mengantre, tidak mudah terpancing informasi bohong, serta mematuhi arahan petugas TNI, Polri, dan pecalang selama situasi tersebut berlangsung.
Dalam aspek pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan dasar lainnya diminta tetap menjadi prioritas. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal juga perlu diperkuat, disertai peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses layanan.
Fraksi Gerindra-PSI mendorong pembahasan Raperda APBD 2027 dilakukan secara mendalam melalui rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemerintah diminta menyampaikan data tertulis yang lengkap dan akurat, termasuk realisasi anggaran tahun berjalan, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, dan potensi risiko.
Fraksi Gerindra-PSI menegaskan sikap kritis tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya memastikan APBD Bali 2027 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Dukungan terhadap program pemerintah, menurut fraksi ini, harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan, ditegaskan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan atau megahnya bangunan yang didirikan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
