DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Buleleng senilai Rp347,5 juta. Bantuan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah masyarakat, penguatan ekonomi, serta perbaikan tempat suci atau tempat ibadah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, mengatakan bantuan tersebut diserahkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana maupun musibah. Total bantuan yang disalurkan di Buleleng kali ini menyasar 27 penerima dengan tiga kategori bantuan.
“Tadi BPBD Provinsi menyerahkan bantuan sosial korban bencana di Kabupaten Buleleng,” ujar Gede Teja, Senin (19/10) malam.
Berdasarkan rincian penyaluran, bantuan terbesar dialokasikan untuk perbaikan rumah masyarakat sebanyak 22 unit dengan nilai Rp296,5 juta. Selanjutnya, bantuan penguatan ekonomi bagi empat penerima sebesar Rp31 juta, serta perbaikan satu tempat suci atau tempat ibadah senilai Rp20 juta.
Teja menegaskan, pemerintah provinsi terus berupaya hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana. Sebab, kejadian bencana maupun musibah yang menimpa masyarakat Bali dapat terjadi setiap bulan dan membutuhkan penanganan sesuai kondisi serta kemampuan daerah.
Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster selalu memberikan arahan agar pemerintah berupaya hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, BPBD Provinsi Bali terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan BPBD kabupaten/kota dalam penanganan dampak bencana, termasuk penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.
“Setiap bulan ada saja masyarakat Bali yang terdampak bencana ataupun musibah. Pemerintah Provinsi Bali selalu memonitor dan siap membantu masyarakat. Bapak Gubernur selalu memberi arahan agar kami mengusahakan untuk selalu hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah provinsi diperlukan terutama ketika kemampuan fiskal kabupaten/kota belum memadai untuk membantu seluruh warga terdampak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan melalui pola kolaborasi agar penanganan dan pemulihan masyarakat dapat berjalan.
“Bila kapasitas fiskal kabupaten/kota kurang memadai, Pemerintah Provinsi pasti selalu hadir membackup, dengan harapan semua masyarakat dapat dibantu,” katanya.
Gede Teja menyebutkan, hingga saat ini total bantuan yang telah disalurkan kepada korban bencana di Bali sepanjang tahun 2026 mendekati Rp11 miliar. Penanganan bantuan tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dari seluruh kabupaten/kota di Bali, menurut Teja, Kabupaten Badung menjadi daerah yang sejauh ini dapat secara mandiri membantu korban bencana. Sementara itu, penanganan di daerah lainnya masih dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali.
Penyaluran bantuan BTT ini diharapkan dapat membantu warga Buleleng memperbaiki rumah yang rusak, memulihkan sarana penunjang perekonomian, serta memperbaiki tempat ibadah yang terdampak. Selain meringankan beban masyarakat, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana sesuai kebutuhan warga di lapangan. (Ketut Winata/balipost)
