DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengungkapkan saat ini jaringan 4G telah menjangkau sekitar 83.000 desa di Indonesia. Namun, masih menyisakan sekitar 2.000 desa dan permukiman yang belum terjangkau layanan 4G.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur digital bukan sekadar jaringan telekomunikasi, melainkan fondasi bagi pemerataan, peningkatan produktivitas, serta pemakmuran masyarakat.
Wamenkomdigi yang menjadi keynote speaker Bali Tech Week, Senin (19/10) di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, memaparkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupaya menuntaskan kesenjangan konektivitas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan Terluar) agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.
Untuk menuntaskan konektivitas di wilayah 3T, pemerintah bersama industri memetakan kewajiban penataan ulang dan pemerataan. Terdapat 538 desa yang menjadi kewajiban pembangunan pemenang lelang, di mana frekuensi harus dipenuhi tepat waktu dan sekitar 1.450 desa memerlukan model bisnis baru.
“Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan agar mampu mendukung layanan digital modern, transformasi industri, serta perkembangan Kecerdasan Buatan (AI),” katanya dalam acara yang turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dari sektor industri ekonomi digital itu.
Ia pun mengungkapkan berdasarkan data tahun 2026, sekitar 81,7 persen penduduk atau kurang lebih 235 juta orang telah terhubung ke internet.
Dari sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia tercatat berada di kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband, dengan target pencapaian 100 Mbps pada tahun 2029. Berdasarkan data Agustus 2026, Indonesia berada di peringkat 113 dari 149 negara untuk fixed broadband dan peringkat 70 dari 102 negara untuk mobile broadband.
Selain itu, keterjangkauan layanan fixed broadband baru dinikmati oleh sekitar 21 persen rumah tangga, dengan biaya mencapai 4,86 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, yang masih melampaui acuan internasional sebesar 2 persen.
Pemanfaatan fasilitas publik juga masih terbatas, di mana baru 42 persen sekolah, 41 persen puskesmas, dan 44 persen kantor yang terhubung, sementara 90 persen trafik internasional masih melalui negara tetangga.
Di sisi lain, industri mengalokasikan belanja modal sekitar Rp70 triliun pada 2026 dengan beban regulasi sebesar 13 persen hingga 14 persen dari pendapatan operator.
Wamenkomdigi menekankan seluruh langkah strategis ini diarahkan untuk menciptakan efisiensi, menurunkan biaya regulasi, meningkatkan investasi, serta menghadirkan layanan digital yang andal, berkualitas, dan berdaulat demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2029.
Lebih lanjut, ia mengatakan peningkatan kapasitas jaringan juga menjadi fokus utama guna menyongsong era AI dan transformasi industri. Target pada 2029 adalah 90 persen kecamatan terhubung fiberisasi.
“Pemerintah telah memulai seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Juli 2026, serta menyiapkan rencana pemanfaatan pita 3,5 GHz, 6 GHz, hingga spektrum 6G untuk masa depan,” paparnya.
Ia memaparkan guna memastikan keberlanjutan sektor telekomunikasi, pemerintah mendorong enam agenda pembenahan utama (debottlenecking), yakni
harmonisasi dan penyederhanaan perizinan, penataan biaya regulasi, optimalisasi spektrum, pembaruan regulasi terkait telekomunikasi sehingga relevan dengan kebutuhan industri, pengembangan model bisnis wilayah 3T, dan memperluas keterlibatan swasta dalam pemanfataan infrastruktur bersama. (Diah Dewi/balipost)
