DENPASAR, BALIPOST.com – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali masih berlanjut, Kamis (15/10). Bahkan, kondisi antrean semakin parah dibandingkan hari sebelumnya dan meluas hingga sejumlah wilayah di luar Denpasar dan Badung.
Situasi ini kembali mendapat perhatian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta dan I Gede Sumarjaya Linggih.
Nyoman Parta mengusulkan agar penggunaan barcode untuk pembelian BBM ditiadakan sementara waktu apabila secara teknis memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai perlu dipertimbangkan untuk membantu mempercepat pelayanan di tengah kondisi antrean yang kian padat.
Parta mengaku sejak Rabu (14/10) sekitar pukul 14.00 WITA berkeliling memantau antrean di sejumlah SPBU di wilayah Denpasar, Badung, dan Tabanan. Berdasarkan pemantauan langsung serta informasi yang diterimanya melalui media sosial dan WhatsApp, antrean juga dilaporkan terjadi hingga wilayah Selemadeg, Tabanan, bahkan Kintamani, Bangli.
“Kesimpulan saya, ini tidak akan selesai malam kemarin, dan ternyata benar berlanjut hari ini, mungkin akan berlanjut dua sampai tiga hari ke depan,” ujarnya Parta, Kamis (15/10).
Melihat kondisi tersebut, Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pertamina dan pengelola SPBU mengambil langkah cepat untuk mengurai antrean. Salah satunya dengan meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu pengaturan kendaraan serta mendukung kelancaran pelayanan di SPBU yang mengalami kepadatan.
Selain itu, ia meminta pengelola SPBU memaksimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia, termasuk mesin dispenser dan nozzle, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Parta juga mengusulkan evaluasi sementara terhadap penggunaan barcode dalam pembelian BBM. Menurutnya, opsi tersebut dapat dipertimbangkan selama aspek teknis dan pertanggungjawabannya tetap terpenuhi.
Di tengah situasi yang menyulitkan masyarakat, Parta turut meminta warga yang masih mengantre agar tetap bersabar. Ia memahami panjangnya antrean telah mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan BBM untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, I Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mengungkapkan bahwa penyaluran BBM di Bali telah melampaui kebutuhan normal.
Berdasarkan penjelasan Pertamina saat dirinya meninjau Pertamina Cabang Denpasar pada Rabu (14/10), penyaluran BBM pada hari sebelumnya mencapai 2,9 juta liter. Jumlah tersebut sekitar 38 persen lebih tinggi dibandingkan kebutuhan rata-rata harian yang mencapai 2,1 juta liter.
Meski penyaluran telah ditingkatkan, antrean masih terjadi di sejumlah lokasi. Pertamina, menurut Demer, terus berupaya menjaga pasokan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta dukungan pengamanan serta pengaturan antrean. Dukungan mobil tangki dari Banyuwangi juga disiapkan untuk membantu pasokan di wilayah Bali Barat.
Demer menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat agar koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih baik dan solusi segera ditemukan.
Politisi Partai Golkar ini mengaku prihatin terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya pengemudi ojek online dan pekerja sektor transportasi yang menggantungkan penghasilan harian pada ketersediaan BBM.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, sehingga pasokan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Demer juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, agar tepat sasaran.
Dalam rapat bersama Pertamina Cabang Denpasar pada Rabu (14/10), ia mengusulkan penggunaan kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi dan mencatat nomor kendaraan secara otomatis untuk membantu mengidentifikasi kendaraan berdasarkan kriteria penerima BBM bersubsidi, sekaligus mencegah pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, sistem pemantauan yang akurat dan terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memudahkan identifikasi pelanggaran, serta mendukung penegakan aturan. Namun, penerapannya perlu dikaji dan dikoordinasikan lintas instansi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan ketepatan kriteria penerima subsidi.
Demer berharap kondisi pasokan segera membaik sehingga antrean di SPBU Bali dapat terurai dan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. (Ketut Winata/balipost)
