NEGARA, BALIPOST.com – Pembangunan jalan tol di kawasan Bali Barat bakal memicu lonjakan hebat volume kendaraan di jalur strategis nasional. Pemerintah Kabupaten Jembrana pun mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi kebijakan strategis jangka panjang, tidak sekadar mengandalkan peningkatan kapasitas dermaga di Pelabuhan Gilimanuk untuk mencegah kemacetan total di masa mendatang.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan, tersambungnya akses jalan tol kelak akan memicu lonjakan arus lalu lintas dari Jawa menuju Bali secara drastis. Jika pemerintah pusat hanya mengandalkan peningkatan kapasitas dermaga yang saat ini sedang berlangsung, hal itu dinilai hanya menjadi solusi sementara atas kemacetan berulang di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kembang Hartawan usai menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie tersebut digelar dalam rangka menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN.
“Kalau hanya peningkatan kapasitas dermaga, itu mungkin solusi jangka pendek. Tapi harapannya ada penambahan pelabuhan yang dibangun baru karena meningkatnya pengguna kendaraan dengan tol sudah mulai mendekat,” ujar Bupati Kembang Hartawan.
Dukungan infrastruktur penunjang dari APBN sangat diharapkan oleh masyarakat Jembrana dan para pengguna jalan yang selama ini terdampak kemacetan berkepanjangan. Keresahan ini kerap memicu aksi protes dari para pengemudi armada logistik yang melintas di jalur Jawa–Bali.
“Memang sampai saat ini masyarakat resah, terutama pengguna truk yang hari ini sangat resah dan beberapa kali sudah berdemo. Masyarakat menginginkan ada solusi yang konkret terhadap penyeberangan Ketapang-Gilimanuk,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa porsi anggaran pusat untuk Provinsi Bali sebenarnya cukup besar, meski terjadi pergeseran skema pembiayaan guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Selain pengalokasian tenaga PPPK paruh waktu, pusat juga menyokong perbaikan infrastruktur daerah melalui mekanisme instruksi presiden (inpres).
“Infrastruktur jalan yang jadi kewenangan daerah, sekarang ditarik lewat Inpres. Dengan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga sebenarnya, kalau dilihat dari sisi itu, cukup besar juga. Dalam dana daerah, yang penting dana nasional yang membantu untuk pembangunan di daerah. Ya tentu semuanya ini kita lihat dari kemampuan fiskal,” tandas Syarief. (Surya Dharma/balipost)
