DENPASAR, BALIPOST.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bali bersama DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Desa Budaya Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Sabtu (3/10). Rakorda menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penyiapan strategi partai menghadapi dinamika politik dan tahapan Pemilu 2029.
Rakorda dibuka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih. Forum tersebut membahas rencana kerja organisasi serta masukan dari jajaran pengurus provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksanaan Rakorda mengacu pada Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar Tahun 2024 Nomor VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golkar. Selain itu, kegiatan tersebut berpedoman pada Keputusan DPP Partai Golkar Nomor SKEP-166/DPP/GOLKAR/VI/2026 tanggal 12 Juni 2026 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Provinsi Bali masa bakti 2025-2030 hasil perubahan.
Dalam arahannya, Sumarjaya Linggih atau akrab disapa Demer mengatakan Rakorda menjadi ruang untuk membahas rencana kerja partai ke depan. Ia meminta jajaran pengurus memberikan ide dan saran sehingga program organisasi dapat disusun secara lebih terarah.
Menurut Demer, terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan organisasi, yakni sumber daya manusia, jaringan, manajemen termasuk manajemen digital, serta kesiapan logistik.
“Pertama tentu ada orang. Kalau ada orang, bukan hanya orang yang sekadar ditaruh. Saya berharap orang-orang itu mampu untuk menjadi populer dan mempunyai elektabilitas,” ujarnya.
Demer juga mendorong penguatan jaringan organisasi hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, struktur Golkar di Bali telah tersedia hingga tingkat kabupaten/kota dan desa, namun jaringan tersebut perlu diperluas hingga dusun.
“Golkar saya lengkap jaringan sampai kabupaten/kota, sampai ke desa, dan saya minta ditambah lagi jaringan yang sampai kepada dusun,” katanya.
Penguatan jaringan tersebut, lanjut Demer, bukan semata untuk kepentingan struktur organisasi, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan partai dengan masyarakat. Ia menyebut pendekatan kepada masyarakat, penyerapan aspirasi, serta membangun simpati masyarakat menjadi bagian dari strategi organisasi.
Selain jaringan, Demer menekankan pentingnya manajemen digital. Menurutnya, perencanaan, koordinasi, pengorganisasian hingga pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara terukur. Sementara pengawasan terhadap aktivitas organisasi dapat dibantu melalui sistem digital.
“Manajemen digital yang saya maksud, planning-nya hari ini, kemudian koordinasi, mengorganisasikannya dengan baik, kemudian action-nya. Action-nya itu bergerak di masyarakat, controlling-nya nanti melalui sistem digital,” jelasnya.
Faktor keempat yang disebutnya adalah logistik. Demer meminta seluruh jajaran mulai mempersiapkan kebutuhan organisasi sejak dini, mengingat dinamika menuju Pemilu 2029 akan membutuhkan kesiapan yang matang.
Ia juga menyinggung perubahan desain penyelenggaraan pemilu yang akan berlaku mulai 2029. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilu nasional yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR serta DPD dipisahkan dari pemilu daerah yang memilih kepala daerah dan DPRD, dengan pemilu daerah dijadwalkan pada 2031.
Sementara terkait ambang batas parlemen, Demer menyebut pembahasan mengenai ketentuan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan partai dalam menyusun strategi. Ia menyampaikan bahwa terdapat pembicaraan mengenai angka 5 persen untuk tingkat pusat, sedangkan penerapannya pada tingkat daerah masih menjadi perbincangan.
Demer mengatakan dinamika sistem pemilu tersebut membuat partai harus mempersiapkan organisasi secara serius. Ia meminta kader Golkar tidak khawatir menghadapi persaingan politik, melainkan membangun kekuatan partai dengan mengisi dan memperkuat seluruh lini organisasi.
“Kita buat dulu kursi, entah siapa itu nanti, nanti garis tangan. Tapi dia tetap di Golkar bersama-sama kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar juga perlu terbuka terhadap kemungkinan hadirnya kader atau tokoh yang sebelumnya berada di luar struktur partai. Menurut Demer, setiap kader perlu memiliki kesiapan untuk bekerja bersama demi memperkuat partai.
Rakorda tersebut juga menjadi rangkaian menuju pelantikan jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Bali. Pelantikan secara bersamaan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu sore dan akan dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Momentum tersebut sekaligus menjadi penataan struktur organisasi Golkar di Bali berdasarkan kepengurusan masa bakti 2025-2030. Struktur baru diharapkan dapat segera bergerak menjalankan program organisasi di seluruh wilayah Bali.
Demer juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan kepengurusan, terdapat sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah posisi dalam struktur organisasi. Karena itu, tidak seluruh nama yang diusulkan dapat terakomodasi.
Ia menyebut sekitar 40 generasi Z akan masuk dalam jajaran pengurus yang dilantik. Kehadiran generasi muda tersebut dinilai menjadi bagian dari regenerasi organisasi.
“Gen Z yang akan dilantik empat puluh. Jadi yang lain-lainnya tentu banyak yang jadi teman-teman lama juga, banyak dari pengurus lama juga,” katanya.
Demer mengatakan penyusunan kepengurusan juga mempertimbangkan rekam jejak calon pengurus serta kebutuhan organisasi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang belum dapat terakomodasi dalam kepengurusan baru.
“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya,” ujarnya.
Rakorda kemudian menjadi momentum bagi jajaran Golkar Bali untuk menyatukan langkah antara pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Konsolidasi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat struktur internal, tetapi juga memperluas jaringan dan aktivitas partai hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Dengan pelantikan kepengurusan secara bersamaan, Golkar Bali memasuki fase baru konsolidasi organisasi masa bakti 2025-2030. Struktur yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan menjadi basis pelaksanaan program dan kerja politik partai di seluruh Bali. (Ketut Winata/balipost)
