DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Rabu (23/9) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.
Dari tiga organisasi serukan evaluasi tata kelola pariwisata wujudkan keadilan ekologis Bali hingga Kejari bidik dugaan korupsi BPJS Kesehatan Denpasar.
Berikut 5 berita yang disajikan Koran Bali Post pada hari ini:
1. Tiga Organisasi Serukan Evaluasi Tata Kelola Pariwisata Wujudkan Keadilan Ekologis Bali
Denpasar (Bali Post) –
Persoalan tekanan terhadap lingkungan akibat perkembangan pariwisata kembali disoroti.
Tiga organisasi, yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier-Bali), Komunitas Anak Muda Public Enemy, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, menyerukan evaluasi serta moratorium pembangunan pariwisata di Bali.
2. Kemenpar Tepis Isu Bisnis Hotel Anjlok, Wisman Bali Justru Tumbuh 15,34 Persen
Denpasar (Bali Post) –
Fenomena banyaknya hotel dan akomodasi pariwisata di Bali yang ditawarkan untuk dijual di sejumlah platform properti tidak serta-merta mencerminkan kondisi industri pariwisata Pulau Dewata yang sedang mengalami kemunduran.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai fenomena tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika bisnis dan mekanisme pasar.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa mengatakan, keputusan pemilik properti untuk menjual hotel atau mengubah kepemilikan merupakan bagian dari dinamika internal bisnis.
3. Insentif Nyoman-Ketut Masih Tahapan Validasi Data
Denpasar (Bali Post) –
Program insentif bagi masyarakat yang melestarikan penggunaan nama anak Nyoman dan Ketut yang didorong Gubernur Bali, Wayan Koster hingga kini belum dapat dilaksanakan secara penuh.
Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima.
Selain itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut juga masih dalam proses fasilitasi.
4. DPR Setujui RUU Reforma Agraria
Jakarta (Bali Post) –
DPR RI menyetujui RUU Reforma Agraria menjadi Undang-Undang.
Keputusan ini disambut antusias delegasi masyarakat yang menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Selasa (22/9).
5. Kejari Bidik Dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Denpasar
Denpasar (Bali Post) –
Diam-diam, pihak Kejari Denpasar sedang membidik indikasi dugaan korupsi BPJS Kesehatan dengan modus klaim fiktif.
Guna memperdalam temuan itu, penyidik Pidsus Kejari Denpasar telah mengumpulkan data, bahkan telah memeriksa sejumlah saksi.
Dan atas pemeriksaan saksi-saksi, termasuk dari pihak rumah sakit salah satu di Kota Denpasar, status kasus ini telah dinaikkan menjadi penyidikan. (*)
