MANGUPURA, BALIPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti paradoks pembangunan Bali di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan, penguatan infrastruktur, konektivitas transportasi, serta pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan AHY usai menghadiri Wisuda Sarjana XLV dan Pascasarjana XVIII Universitas Ngurah Rai (UNR) Tahun 2026 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Sabtu (7/11).
AHY mengatakan, Bali memiliki peluang besar, terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, peluang tersebut harus dikelola secara seimbang agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.
AHY mengingatkan, Bali menghadapi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan pariwisata diharapkan terus meningkat dengan semakin banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung. Di sisi lain, peningkatan aktivitas tersebut harus memperhatikan kapasitas wilayah.
“Jangan sampai terjadi overcrowded, kemacetan, kemudian tata ruang wilayah juga menjadi terganggu dan mengakibatkan bencana. Sampah juga harus dikelola karena semakin banyak populasi, semakin banyak kebutuhan yang akan menghadirkan atau memproduksi sampah yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan air dan keberadaan sentra-sentra pangan di Bali. Menurutnya, kebutuhan masyarakat dan kehidupan sosial tidak boleh terganggu atau justru terpinggirkan akibat agresivitas pembangunan pariwisata.
Dalam konteks tersebut, AHY menilai prinsip Tri Hita Karana relevan dijadikan landasan moral pembangunan Bali. Harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam harus menjadi perhatian agar pembangunan berlangsung berkelanjutan.
“Ini akan menghadirkan semangat pembangunan yang berkelanjutan. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk anak cucu kita, generasi penerus bangsa,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, AHY menegaskan pembangunan konektivitas dan transportasi publik menjadi salah satu hal yang perlu terus dikembangkan di Bali. Kemacetan, dikatakan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menurunkan kenyamanan wisatawan sekaligus mengurangi daya saing pariwisata Bali dibandingkan destinasi negara lain.
Ia menyebut pemerintah pusat terus memikirkan pengembangan transportasi alternatif untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan. Salah satunya melalui pengembangan water taxi atau taksi air, selain moda transportasi publik yang telah digunakan saat ini.
AHY mengatakan, dirinya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata untuk membahas pengembangan transportasi di Bali. Pemerintah juga mengawal pembangunan infrastruktur, termasuk perlindungan kawasan pesisir yang terdampak abrasi dan intrusi air laut.
“Secara langsung kita kawal pembangunan, termasuk melakukan perlindungan terhadap pesisir yang juga terdampak akibat abrasi, intrusi air laut. Kita bangun breakwater, misalnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkapnya.
Di bidang penataan ruang, AHY bersama Kementerian ATR/BPN juga mendorong pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang. Sebab, pelanggaran pemanfaatan ruang berpotensi menimbulkan bencana dan mengganggu keberlanjutan pembangunan wilayah.
Tak hanya infrastruktur transportasi dan lingkungan, pemerataan pembangunan kawasan permukiman juga menjadi perhatiannya. AHY mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ia menyinggung Kabupaten Badung yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan upaya mendorong pertumbuhan seluruh kabupaten/kota di Bali.
“Tidak boleh terjadi ketimpangan yang sangat menganga antarkabupaten/kota yang ada di Bali. Ada sembilan kabupaten/kota, semuanya harus kita dorong. Pengembangan wilayah barat juga demikian agar semua merasakan kesejahteraan dan kemuliaan Bali itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta persaingan global, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan zaman.
Ia menyebut tantangan global juga mencakup krisis iklim, ketahanan pangan, energi, hingga ketersediaan air bersih. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan kesiapan bersama, termasuk melalui penguatan kualitas pendidikan.
“Pendidikan merupakan sesuatu yang fundamental, faktor penting, bahkan kunci dari setiap transformasi bangsa yang berhasil,” ujarnya.
AHY mengatakan, kualitas sumber daya manusia atau human capital menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.
Karena itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dan industri yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan.
“Kita harus memiliki pendidikan yang baik, keterampilan yang relevan dengan abad ke-21 dan siap masuk ke lapangan pekerjaan serta industri yang memang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan kita semuanya,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan juga harus terus didukung untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi penting dalam menyiapkan generasi unggul menghadapi tantangan masa depan.
AHY berharap pembangunan Bali dapat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kemajuan Bali tidak hanya dirasakan generasi sekarang, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Menurutnya, semangat pembangunan tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, dan berdaulat. (Ketut Winata/balipost)
