SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Meski secara jumlah peserta menjadi yang tertinggi di Bali, cakupan pemeriksaan berdasarkan persentase penduduk masih berada di peringkat keenam dengan capaian 24,6 persen.
Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 179.171 jiwa di Buleleng telah mendapatkan layanan PKG. Jumlah tersebut merupakan capaian absolut tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Namun, besarnya jumlah penduduk Buleleng menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan persentase cakupan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program PKG cukup besar. Kendati demikian, pihaknya masih harus bekerja lebih keras untuk mengejar target nasional cakupan PKG sebesar 46 persen pada 2026.
“Secara angka absolut kita tertinggi di Bali, tetapi karena jumlah penduduk Buleleng paling besar, maka secara persentase kita masih berada di peringkat keenam. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujar Sucipto saat membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program PKG serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Lovina Haven, Rabu (9/9).
Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Buleleng tercatat mencapai 819.279 jiwa. Dengan cakupan saat ini sebesar 24,6 persen, masih terdapat sebagian besar penduduk yang belum memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.
Menurut Sucipto, percepatan cakupan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan keterlibatan lintas sektor mulai dari perangkat daerah, kecamatan, desa, lembaga pendidikan, komunitas hingga kelompok masyarakat.
Salah satu strategi yang didorong adalah memperluas layanan dengan pola jemput bola. Masyarakat yang selama ini belum datang ke fasilitas kesehatan perlu didatangi melalui titik-titik pelayanan yang lebih dekat dengan aktivitas mereka.
“Gebyar PKG di tingkat kecamatan maupun desa bisa dikembangkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan menjangkau sasaran, Dinas Kesehatan juga masih menghadapi kendala dalam proses input data. Karena itu, penguatan koordinasi dan monitoring dinilai penting untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus menyusun langkah percepatan yang lebih tepat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dewa Made Puspa, mengatakan posisi Buleleng cukup unik. Dari sisi jumlah masyarakat yang telah diperiksa, Buleleng berada di posisi teratas. Namun, dari sisi persentase, capaian tersebut belum sebanding dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
Ia mencontohkan Kabupaten Klungkung yang memiliki jumlah penduduk sekitar 209.750 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang lebih kecil, peningkatan cakupan dalam bentuk persentase relatif lebih cepat dibandingkan Buleleng.
“Angka absolut Buleleng paling tinggi, tetapi pembelinya juga paling besar karena penduduknya paling banyak di Bali,” ujarnya.
Untuk meningkatkan cakupan, Dewa Made Puspa mendorong agar PKG tidak hanya berpusat di puskesmas. Pelayanan dapat diperluas ke berbagai komunitas dan kelompok masyarakat, seperti kelompok petani, nelayan, perguruan tinggi serta kelompok masyarakat lainnya.
Dengan pola tersebut, masyarakat tidak harus selalu datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Perluasan titik pelayanan diharapkan mampu menjangkau kelompok yang selama ini belum tersentuh sekaligus mempercepat kenaikan cakupan.
“ Hasil pemeriksaan juga harus ditindaklanjuti agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan penanganan apabila ditemukan masalah,” tandasnya. (Yuda/balipost)
