PALU, BALIPOST.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil melewati tiga ujian besar krisis yang sangat berat hingga menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan catatan sejarah kelam dan kompleks. Oleh karena itu, umat Hindu di Sulteng diharapkan menjadikan sejarah tersebut sebagai guru terbaik dalam merajut persaudaraan dalam menjaga fondasi perdamaian yang telah susah payah dibangun selama ini.
Selain itu, PHDI diharapkan menjadi jembatan kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) saat menjadi narasumber focus group discussion (FGD) Pra Mahasabha XIII PHDI di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/8).
Melalui sambungan telepon, Letjen Cantiasa, Rabu (2/9) menjelaskan FGD tersebut dihadiri Forkominda Prov. Sulteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, perwakilan kampus serta akademisi. Dalam sambutannya, Cantiasa memaparkan materi isu sangat sensitif dan terkait dengan kerukunan umat beragama yang sempat diwarnai dengan konflik.
“Kita bukan mau membuka luka lama tapi itu adalah bagian pembelajaran. Kami mengajak umat Hindu dan semua pihak untuk menjadikan sejarah sebagai guru terbaik dalam merajut persaudaraan. Ini penting dalam menjaga fondasi perdamaian yang telah susah payah dibangun selama ini,” tegasnya.
Mantan Pangdam XVIII/Kasuari ini menjelaskan di Sulawesi Tengah pernah terjadi konflik sosial, terkait terorisme dan bencana alam ekstrem. Pengalaman-pengalaman tersebut, menurut jenderal bintang tiga ini, harus menjadi pijakan bagi PHDI di daerah untuk mengambil peran yang lebih strategis, adaptif, dan kongkrit dalam menjaga perdamaian.
“Perdamaian tidak sim-salabim jatuh dari langit, tapi harus diciptakan dan dijaga oleh umat manusia. Disamping juga musibah bencana alam ekstrem yg menjadi pembelajaran bahwa kita sebagai umat beragama harus menjaga alam. Alam pasti akan jaga kita seperti tertuang dalam ajaran Tri Hita Karana,” kata mantan Danrem 163/Wira Satya ini.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Danjen Kopassus ini memberikan penegasan khusus mengenai ketangguhan umat di wilayah ini, yakni mampu bertahan menjaga kerukunan dan toleransi kehidupan beragama serta bersama-sama menjaga perdamaian, persaudaraan dan kerukunan umat dibawah FKUB. Solidaritas lintas agama ini terbukti menjadi faktor kunci pemulihan hubungan sosial masyarakat pascakrisis.
Sebagai langkah kedepan, Letjen Cantiasa menekankan lima dimensi peran strategis PHDI dalam memelihara kerukunan. Peran tersebut yakni preventif, melakukan deteksi dini isu SARA dan edukasi literasi digital anti-hoaks. Kuratif, berperan sebagai mediator dan pembuka ruang dialog dan membangun komunikasi saat terjadi gesekan sosial.
Selanjutnya rehabilitatif, fokus pada pemulihan psikososial umat dan rekonsiliasi pascakonflik tanpa direkayasa sehingga alami. Kolaboratif, memperkuat sinergi dengan FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri, serta tokoh lintas agama. Terakhir edukatif, menyiapkan generasi muda Hindu sebagai agen perubahan yang moderat dan memahami nilai Tat Twam Asi untuk menjaga perdamaian serta kerukunan.
“Kita tidak dapat mengubah sejarah, tetapi dapat menentukan pelajaran apa yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegas mantan Wakil Kepala BIN ini.
Jenderal bintang tiga asal Buleleng ini mengatakan FGD di Palu ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah untuk mengetahui dan membedah akar permasalahan keumatan sebagai bahan pembahasan nanti pada Mahasabha XIII PHDI yang dijadwalkan berlangsung pada 8-11 Oktober 2026 di Jakarta. Melalui semangat vasudhaiva kutumbakam (kita semua bersaudara), PHDI berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan bertransformasi sebagai lembaga yang strategis. (Kerta Negara/balipost)
