DENPASAR, BALIPOST.com – Musim kemarau tahun 2026 mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah Bali. Berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali periode 11 April hingga 28 Agustus 2026, kekeringan tercatat terjadi di tiga kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, mengatakan kondisi musim kemarau tahun ini perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan perkembangan cuaca dan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering, serta disertai suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah.
“Kondisi tersebut meningkatkan potensi beberapa kejadian, terutama kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran permukiman,” ujar Gede Teja, Sabtu (29/8).
Ia mengatakan BPBD Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran.
Berdasarkan data BPBD Bali, kekeringan hingga 28 Agustus 2026 tercatat berdampak terhadap 529 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 14 desa/kelurahan pada tiga kabupaten.
Di Kabupaten Buleleng, wilayah yang terdampak meliputi Desa Sinabun, Desa Madenan, dan Desa Menyali. Sementara di Jembrana, kekeringan melanda Kelurahan Pendem, Desa Asahduren, Desa Pergung, Kelurahan Bale Agung, Desa Berangbang, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Tukadaya, dan Desa Manistutu.
Sedangkan di Kabupaten Karangasem, wilayah terdampak meliputi Desa Baturinggit, Desa Tianyar Timur, dan Desa Tianyar.
Menghadapi kondisi tersebut, penanganan krisis air bersih telah dilakukan melalui distribusi air ke wilayah terdampak. Hingga periode pelaporan, BPBD mencatat total 611.200 liter air bersih telah disalurkan.
Rinciannya, distribusi air bersih di Jembrana mencapai 356.200 liter, Buleleng 190.000 liter, dan Karangasem 65.000 liter.
Selain persoalan kekeringan, kondisi kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BPBD Bali mencatat kejadian kebakaran dengan luasan cukup signifikan di sejumlah wilayah.
Di Klungkung, kebakaran tercatat terjadi di Kecamatan Nusa Penida dengan luas sekitar 15 hektare (ha) kawasan hutan serta sekitar 2 ha lahan kosong di Kecamatan Gunaksa. Di Karangasem, kebakaran melanda sekitar 5 ha lahan pertanian dan lahan kosong di Kecamatan Kubu serta 2 ha lahan kosong di Kecamatan Abang.
Sementara di Buleleng, kebakaran di Kecamatan Gerokgak mencapai sekitar 91,52 ha, sedangkan di Kecamatan Seririt sekitar 5 ha. Di Jembrana, kebakaran lahan kosong di Desa Pekutatan tercatat sekitar 1,5 ha. Adapun di Bangli, kebakaran hutan di Kecamatan Kintamani tercatat sekitar 1,33 ha.
BPBD Bali juga memberikan perhatian terhadap potensi kebakaran di fasilitas pengelolaan sampah. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian pemantauan di antaranya TPST 3R Culik, Kecamatan Abang, Karangasem, yang terdampak sekitar 10 are. Selain itu, terdapat TPST 3R Tejakula di Buleleng serta TPA Suwung di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Sanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, yang terdampak sekitar 2 are.
Gede Teja menegaskan fenomena iklim ekstrem membutuhkan peningkatan kapasitas penanganan secara menyeluruh. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan armada distribusi air ketika krisis terjadi.
“Bukan hanya dari sisi armada distribusi air, tetapi juga ketersediaan sumber air, infrastruktur penyimpanan air, jaringan distribusi, sistem pemantauan, serta koordinasi antarinstansi,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan penanganan kekeringan di Bali perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kuat berbasis ketahanan dan mitigasi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak setelah kekeringan terjadi, tetapi juga melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mengurangi dampaknya.
“Ke depan, pendekatannya harus semakin berbasis ketahanan dan mitigasi, bukan hanya respons ketika kekeringan sudah terjadi,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
