Foto udara kawasan pemukiman Seberang Ilir yang tertutup kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (23/8/2026). Berdasarkan citra satelit Himawari-9 yang dipantau BMKG pada Minggu (23/8) pukul 10:00 WIB, terdeteksi terjadi sebaran asap di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selata, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah tersebut. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Indonesia melakukan komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi komunikasi dilakukan secara informal maupun melalui jalur formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Prasetyo mengatakan komunikasi tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus memperkuat penanganan karhutla di lapangan melalui koordinasi lintas sektor.

Penambahan sejumlah peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), serta penambahan pasukan telah dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.

Baca juga:  72 Tersangka Ditetapkan dalam Karhutla di 9 Provinsi

Selain itu, pemerintah pusat telah membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

“Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.

Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditentukan.

Baca juga:  Asap TPA Sente Makin Tebal, Polisi Bagikan Masker

“Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan,” katanya.

Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani karhutla di lapangan.

“Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” katanya.

Dia mengatakan penambahan personel dari tiga batalion juga telah beroperasi untuk memperkuat penanganan karhutla.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar karhutla dapat segera dikendalikan sehingga dampaknya tidak semakin meluas.

Baca juga:  Warga Padangsambian Dikagetkan Kepulan Asap Pekat, Ini Sumbernya

“Sama-sama kita keroyok,” ucap Prasetyo.

Pemerintah sebelumnya tengah meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personel untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalteng pada Sabtu (22/8).

Salah satu arahan yang disampaikan adalah memberikan bantuan tambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman termasuk empat helikopter pengebom air atau water bombing, pompa air 100 unit, APD 2.000 unit, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. (kmb/balipost)

BAGIKAN