DENPASAR, BALIPOST.com – Layanan Trans Metro Dewata (TMD) dipastikan masih berlanjut pada 2026. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagia (Denpasar, Badung, dan Gianyar) tetap membahas mekanisme pembiayaan layanan angkutan umum tersebut melalui pola kerja sama antarpemerintah daerah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, mengatakan mekanisme pembiayaan yang telah dibahas Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama para pemangku kepentingan masih menggunakan pola perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Bali dengan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagia, yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar.
“Mekanisme pembiayaan yang sudah dibahas oleh Biro Pemerintahan dan Kesra bersama para stakeholder masih menggunakan pola perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Sarbagia,” ujar Mudarta, Kamis (13/8).
Untuk operasional TMD pada 2026, anggaran disiapkan sekitar Rp49,7 miliar. Pembiayaan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali dan dilaksanakan dengan mekanisme sharing bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan Sarbagia.
Selain pembiayaan, evaluasi terhadap kinerja layanan juga terus dilakukan. Sejumlah langkah perbaikan telah diterapkan. Antara lain, penambahan titik henti, penyesuaian jam operasi, pembangunan halte, serta penguatan sosialisasi secara langsung dan melalui media sosial.
Dishub Bali juga tengah menggelar lomba konten video edukasi angkutan umum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Menurut Mudarta, berbagai perbaikan tersebut mulai berdampak terhadap tingkat keterisian bus. Jumlah pengguna TMD selama Januari-Juli 2026 telah mencapai 1.004.061 penumpang.
Rata-rata jumlah penumpang harian pada periode tersebut mencapai 4.759 orang. Bahkan, pada Juli 2026 rata-rata penumpang harian meningkat menjadi 5.237 orang.
“Dengan langkah-langkah tersebut awareness dan keterisian bus semakin membaik. Dari Januari sampai Juli 2026 jumlah pengguna sudah melampaui satu juta orang, tepatnya 1.004.061,” katanya.
Dari sisi produktivitas layanan, jumlah penumpang per kilometer juga disebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi efisiensi, subsidi per penumpang turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun lalu. “Capaian ini terbaik sejak TMD beroperasi,” tegas Mudarta.
Sebagai pembanding, sepanjang 2024 TMD mencatat 1.624.337 penumpang, dengan rata-rata 4.462 penumpang per hari. Pada 2025, jumlah penumpang tercatat 1.229.793 orang, dengan rata-rata 4.766 penumpang per hari.
Untuk operasional 2026, jumlah armada yang digunakan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. TMD saat ini memiliki 65 unit bus siap operasi, 75 unit berstatus Standby Go Operation (SGO), serta 10 unit bus cadangan.
Mudarta mengatakan rute pelayanan juga masih sama, yakni enam koridor yang melayani kawasan Sarbagita.
Sementara itu, Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, I Nyoman Arthaya Sena, menilai keberadaan TMD merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem transportasi publik di Bali.
Menurutnya, layanan TMD sudah cukup baik dan memiliki karakteristik yang menyerupai sistem angkutan modern di sejumlah daerah perkotaan yang lebih maju.
Namun, salah satu persoalan yang masih membuat masyarakat umum belum sepenuhnya beralih menggunakan TMD adalah konektivitas dari titik asal ke tujuan akhir.
“Pengguna jasa dari masyarakat umum tidak terlalu diminati. Hal tersebut disebabkan banyak faktor, salah satunya konektivitas antaran origin to destination dari pengguna, yaitu tidak adanya angkutan penyambung atau pengumpan sehingga penumpang tidak bisa tepat sampai tujuannya,” kata Arthaya Sena, Kamis (13/8).
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk menghentikan layanan TMD.
Menurutnya, pembangunan ekosistem transportasi umum membutuhkan waktu panjang. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu memperluas jaringan layanan dengan menyediakan angkutan pengumpan atau feeder yang menghubungkan masyarakat dari permukiman menuju koridor TMD.
“Operasional TMD ini sudah sangat baik. Sangat disayangkan apabila sampai dihentikan karena untuk membangun ekosistem angkutan umum seperti ini butuh waktu yang panjang,” ujarnya.
Arthaya berharap layanan TMD ke depan tidak hanya kuat di koridor utama perkotaan, tetapi juga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga pelosok perkotaan dan pedesaan melalui jaringan feeder.
Ia menilai penguatan transportasi umum juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan angkutan umum, tekanan terhadap lalu lintas dan kemacetan di kawasan Sarbagita diharapkan dapat ditekan.
Terkait pembiayaan, Arthaya menegaskan transportasi publik pada dasarnya merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Publik transportasi ini adalah salah satu public services yang harus ada di setiap kota dan daerah. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
