DENPASAR, BALIPOST.com – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali terus menunjukkan akselerasi. Hingga semester I 2026, realisasi KUR di Pulau Dewata mencapai Rp6,92 triliun, melonjak 36,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,07 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi mengatakan, capaian tersebut menempatkan Bali dalam enam besar provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.
“Bali masuk enam besar provinsi dalam penyaluran KUR terbesar di tanah air,” kata Supendi di Denpasar.
Dari total penyaluran tersebut, sektor usaha mikro menjadi penerima terbesar dengan nilai mencapai Rp4,17 triliun. Jumlah debitur KUR juga terus bertambah.
Pada semester I 2026, tercatat 79.272 debitur menerima KUR, meningkat sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 72.771 debitur.
Berdasarkan sektor usaha, debitur perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan porsi 33 persen. Selanjutnya sektor pertanian mencapai 20 persen, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan sebesar 13 persen.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Buleleng mencatat jumlah debitur KUR terbanyak, yakni 14.649 debitur dengan nilai penyaluran Rp831,65 miliar. Sementara dari sisi nominal, Kota Denpasar menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, mencapai Rp1,18 triliun kepada 9.870 debitur.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui 20 lembaga yang terlibat dalam pembiayaan KUR dan ultra mikro di Bali, mulai dari bank BUMN, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, koperasi hingga pergadaian.
Akselerasi pembiayaan UMKM juga terlihat dari kinerja bank lokal asli Bali. Hingga Juni 2026, Bank BPD Bali telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,17 triliun atau 64,55 persen dari target akhir tahun sebesar Rp1,8 triliun.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, penyaluran KUR tersebut didominasi pembiayaan UMKM dengan pendekatan inklusif. Sebanyak 73,31 persen di antaranya dialokasikan kepada debitur baru.
“Langkah strategis penyaluran pembiayaan tersebut sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang berpusat pada Ekonomi Kerthi Bali,” jelas Sudharma.
Menurutnya, pembiayaan diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi lokal, termasuk pertanian, kelautan, serta industri perajin di wilayah Bali.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi struktur ekonomi Bali melalui pengembangan pusat-pusat perekonomian baru sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.
Selain memperluas akses pembiayaan, BPD Bali juga mendorong penguatan sektor unggulan yang memiliki daya saing sehingga ekonomi daerah tidak terlalu bergantung pada pariwisata massal.
Secara kumulatif, penyaluran KUR BPD Bali telah mencapai Rp11,45 triliun. Sementara itu, hingga semester I 2026, total aset BPD Bali mencapai Rp42,74 triliun, tumbuh 5,75 persen secara tahunan dibandingkan Juni 2025 yang sebesar Rp40,41 triliun.
Pertumbuhan penyaluran KUR tersebut menunjukkan semakin besarnya peran pembiayaan perbankan dalam menopang aktivitas UMKM sekaligus membuka ruang bagi diversifikasi ekonomi Bali. Dengan sektor perdagangan, pertanian, jasa, kelautan, dan industri kreatif mulai mendapat porsi pembiayaan, KUR berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi Bali di luar ketergantungan terhadap sektor pariwisata.*dik
