DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung semakin mematangkan langkah penanganan kemacetan melalui pengembangan sistem transportasi massal. Salah satu opsi yang kini menjadi prioritas adalah Autonomous Rail Transit (ART) yang dinilai lebih efisien dibandingkan Mass Rapid Transit (MRT), baik dari sisi biaya investasi maupun teknologi.
Opsi tersebut mulai dibahas dalam rapat tertutup dari pukul 15.30 hingga 19.00 WITA yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha Denpasar, Jumat (7/8). Rapat dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Usai rapat, Gubernur Koster yang keluar ruangan paling awal belum memberikan komentar soal opsi tersebut. Namun, sebelumnya Gubernur Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali memilih mengembangkan ART sebagai moda transportasi massal masa depan.
Menurutnya, sistem tersebut lebih realistis diterapkan di Bali karena biaya pembangunan jauh lebih rendah dibandingkan MRT. Pemprov juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum pengembangan ART mengingat moda tersebut belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunannya ditargetkan mulai pada 2027.
Sementara itu, ditemui usai rapat, Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan yang semakin kompleks di Bali, khususnya di wilayah selatan.
“Hari ini saya bersama Pak Gubernur, beberapa deputi kementerian, termasuk Direktur PT KAI membahas berbagai langkah sebagai solusi mengatasi kemacetan. Saat ini sedang dikaji berbagai alternatif yang akan dilakukan,” ujarnya, Jumat (7/8) malam.
Menurut Adi Arnawa, pembangunan jalan semata tidak lagi cukup menjawab pertumbuhan kendaraan dan mobilitas masyarakat maupun wisatawan.
“Kita tidak cukup hanya membangun ruas jalan. Kita juga perlu membuat skenario lain, khususnya bagaimana mendorong transportasi masyarakat atau transportasi massal. Itulah yang sedang kami kaji bersama,” katanya.
Ia meminta seluruh pihak bersabar karena kajian teknis masih terus berlangsung agar keputusan yang diambil benar-benar matang.
“Belum tuntas. Jangan sampai belum apa-apa sudah ramai. Biarkan kajian ini selesai dulu sehingga nanti hasilnya benar-benar tepat,” ujarnya.
Meski belum mengungkapkan skema yang dipilih, Adi Arnawa menegaskan pemerintah pusat menunjukkan keseriusan membantu Bali mengatasi persoalan kemacetan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Pak Gubernur juga sangat memberikan perhatian sehingga persoalan kemacetan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama bisa segera ditangani,” katanya.
Saat ditanya mengenai bentuk transportasi massal yang sedang dikaji, Adi Arnawa mengungkapkan terdapat sejumlah alternatif yang masih dibahas. Mulai dari sistem bawah tanah (subway), trem atau ART, hingga transportasi laut berupa water taxi.
“Kita memiliki beberapa skema yang sedang dikaji. Apakah nanti berbentuk subway di bawah tanah, trem, atau mungkin water taxi. Prinsipnya semua alternatif itu diarahkan untuk mengatasi kemacetan sehingga wisatawan maupun masyarakat lebih nyaman bertransportasi di Bali,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan transportasi massal nantinya akan berjalan seiring dengan pembangunan jaringan jalan yang saat ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung.
“Kami membangun jaringan jalan baru. Harapannya, secara paralel juga diikuti pembangunan transportasi massal. Misalnya masyarakat atau wisatawan yang hendak menuju Uluwatu bisa memanfaatkan transportasi massal sehingga akses menjadi lebih mudah dan nyaman,” ujarnya.
Adi Arnawa juga menegaskan seluruh opsi, termasuk proyek subway yang sebelumnya sempat diwacanakan, masih menjadi bagian dari kajian pemerintah.
“Soal pendanaan juga masih dikaji. Nanti akan dilihat apakah melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, atau skema lainnya. Semua masih dalam pembahasan,” katanya.
Ia menambahkan, arahan Presiden agar pembangunan infrastruktur dipercepat menjadi dorongan kuat bagi pemerintah pusat untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan kemacetan di Bali.
“Yang jelas pemerintah pusat saat ini cukup serius ikut menata Bali ke depan, terutama dari aspek kemacetan. Kami dari pemerintah daerah tentu sangat mendukung dan berharap langkah-langkah ini bisa segera direalisasikan,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
