Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Sebanyak enam sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Bali hingga kini masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek). Untuk menjamin roda organisasi dan proses pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menunjuk pelaksana tugas (Plt.) dari Kepsek definitif di sekolah negeri lainnya.

Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan proses pengisian jabatan kepala sekolah definitif sedang berlangsung melalui mekanisme penjaringan. “Melakukan penjaringan,” ujar Wesnawa saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Baca juga:  Rusak, Warga Berharap Jalan Akses Pariwisata Amed-Seraya Diperbaiki

Menurutnya, penjaringan dilakukan untuk memperoleh calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Setelah proses tersebut selesai, pengisian jabatan definitif akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski masih dipimpin Plt., Wesnawa memastikan aktivitas belajar mengajar maupun pelayanan administrasi di sekolah tetap berjalan normal. Penunjukan Plt. dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di satuan pendidikan hingga kepala sekolah definitif ditetapkan.

Berdasarkan data Disdikpora Bali, enam sekolah yang saat ini masih dipimpin Plt. kepala sekolah, yakni SMK Negeri 3 Negara, Kabupaten Jembrana. SMA Negeri 1 Bebandem, Kabupaten Karangasem. SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar. SMA Negeri 2 Gerokgak, Kabupaten Buleleng. SMK Negeri 1 Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Dan SMA Negeri 1 Bangli, Kabupaten Bangli.

Baca juga:  SMA/SMK Negeri di Bali Diminta Hentikan Pembelajaran 'Double Shift'

Wesnawa Punia menargetkan proses penjaringan dapat segera diselesaikan sehingga enam sekolah tersebut segera memiliki kepala sekolah definitif. Kehadiran kepala sekolah definitif dinilai penting untuk memperkuat tata kelola sekolah, meningkatkan efektivitas manajemen, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN