NEGARA, BALIPOST.com – Penggunaan sistem pembayaran elektronik (e-toll) di kawasan Terminal Manuver Gilimanuk dan Terminal Gilimanuk yang digadang-gadang transparan, diduga justru mengalami kebocoran anggaran dan menggerus kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Indikasi celah kebocoran tersebut menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027.
Sorotan kritis dewan mengemuka menyusul temuan selisih nominal harian yang cukup besar dari hasil uji petik pengawasan di lapangan. Kondisi ini memicu kekhawatiran dewan di tengah ancaman merosotnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Informasi yang dihimpun, diketahui pencapaian tidak sesuai yang diharapkan (target) dan sangat jauh. Data kendaraan masuk dengan hasil retribusi tidak sesuai.
Sehingga dilakukan penelusuran internal, dan uji petik. Masih ada potensi, kendaraan yang melintas di tidak terkena retribusi.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, mengatakan optimalisasi pendapatan daerah harus digenjot dari potensi lokal yang ada. Menurutnya, tata kelola retribusi parkir di pintu masuk Bali tersebut perlu dievaluasi mendasar karena diduga ada ketidakberesan dalam praktik pelaksanaannya di lapangan.
Sri Sutharmi menekankan bahwa kelemahan bukan sepenuhnya berada pada teknologi atau alat yang digunakan, melainkan pada kontrol operasional dan pengawasan SDM di lokasi. Ia meminta jajaran eksekutif bertindak tegas tanpa tebang pilih jika titik kebocoran sudah terdeteksi.
Menurutnya bila persoalannya sudah diketahui, maka harus segera ada tindakan. Jangan sampai yang diselamatkan justru oknum. Guna menutup pundi-pundi PAD yang raib, pimpinan dewan ini mendorong perombakan total pola kerja di terminal manuver.
Salah satu solusinya adalah menempatkan petugas independen, seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guna meminimalkan potensi kongkalikong di lokasi transaksi.
Tak hanya itu, DPRD Jembrana mendorong agar transaksi retribusi tidak lagi berdiri sendiri melalui mekanisme e-toll atau manual yang rentan dimanipulasi, melainkan diintegrasikan penuh (bundling) dengan aplikasi Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry. Dengan begitu, pembayaran retribusi otomatis terakumulasi saat pengguna jasa membeli tiket penyeberangan kapal.
Sinyal kebocoran penerimaan daerah ini diamini oleh pihak eksekutif. Sekretaris Daerah Jembrana, I Made Budiasa, membeberkan bahwa jajarannya telah menerjunkan tim untuk menguji keabsahan realisasi pendapatan di kawasan penyeberangan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, I Gede Gusdiendi mengatakan dari hasil pengawasan ketat selama 24 jam nonstop selama sepekan penuh, ditemukan kejanggalan berupa selisih data arus kendaraan melintas dengan nominal retribusi yang masuk ke kas daerah.
Selama tujuh hari kami melakukan uji petik selama 24 jam. Hasilnya ditemukan selisih rata-rata sekitar Rp15 juta per hari antara kendaraan yang melintas dengan penerimaan retribusi yang tercatat.
Temuan ini telah diserahkan kepada Sekda Jembrana untuk segera ditindaklanjuti melalui reformasi sistem pembayaran dan optimalisasi sewa aset kawasan sesuai penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Banggar DPRD Jembrana sepakat bahwa pembenahan tata kelola retribusi Terminal Manuver Gilimanuk harus menjadi prioritas mendesak tahun ini. Langkah konkret ini dinilai sebagai jawaban instan untuk menyelamatkan kapasitas fiskal daerah dari ancaman kebocoran PAD di tengah tren penurunan dana transfer pusat. (Surya Dharma/balipost)
