DENPASAR, BALIPOST.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali mulai memanaskan mesin menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua KONI Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan komitmennya membangun olahraga yang profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
Saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali 2026 di Denpasar, Selasa (21/7), ia mengatakan target tinggi yang dibebankan kepada KONI Bali justru menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi.
“Kami tidak akan pernah berpikir tentang beban berat yang kami pikul. Karena kami ini sudah punya prinsip, KONI Provinsi Bali dan KONI kabupaten/kota sudah siap melangkah bersama membangun olahraga, khususnya di Provinsi Bali,” ujar Giri Prasta.
Sebagai langkah awal, KONI Bali akan membenahi sistem penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) agar berjalan lebih profesional dan terbebas dari persoalan teknis maupun administrasi. Ajang tersebut diproyeksikan menjadi wadah utama menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan menuju PON 2028.
Untuk memastikan pembinaan berjalan maksimal, KONI Bali akan membentuk tim kecil yang melibatkan seluruh KONI kabupaten/kota. Tim tersebut bertugas menyusun program pembinaan sekaligus mengawal atlet-atlet potensial, termasuk mereka yang telah berkiprah di level internasional.
Giri Prasta menegaskan, pembinaan olahraga di Bali tidak boleh dicampuri kepentingan di luar prestasi atlet.
“Tatanan ini kami akan tutup celah. Tidak ada sama sekali kepentingan politik di dalamnya. Murni adalah insan olahraga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus cabang olahraga agar tidak mentoleransi praktik-praktik yang dapat merusak iklim kompetisi, seperti upaya memboikot daerah atau cabang olahraga tertentu demi menghindari persaingan dengan atlet unggulan.
“Kita ingin kompetisi yang sehat. Prestasi atlet harus lahir dari pembinaan yang berkualitas, bukan karena kepentingan tertentu,” katanya.
Menghadapi Babak Kualifikasi (BK) PON 2027, KONI Bali akan mewajibkan setiap cabang olahraga melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) secara terencana agar atlet telah siap bersaing sebelum memasuki ajang kualifikasi.
Di sisi lain, terkait kebutuhan anggaran menuju PON 2028, Giri Prasta menyebut usulan pendanaan baru akan diajukan setelah seluruh program kerja disusun secara rinci. Menurutnya, penyusunan anggaran harus berbasis kebutuhan nyata sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kalau berbicara masalah usulan, tentunya kami akan menyampaikan dulu program kerja. Berdasarkan program kerja ini, baru kita bisa menyampaikan usulan. Sebelum pembahasan rancangan APBD, kami sudah siap menyusunnya secara detail sampai ke zero digit,” jelasnya.
Ia memastikan setiap rupiah dana hibah yang dikelola KONI Bali akan digunakan secara akuntabel dan transparan.
“Rp1.000 pun anggaran PON ini akan kami pertanggungjawabkan dengan baik. Karena kami punya prinsip, cara melawan hukum itu gampang, jangan dilanggar,” tandas Giri Prasta.
Melalui pembinaan yang terarah, tata kelola organisasi yang bersih, serta sinergi antara KONI provinsi, KONI kabupaten/kota, dan seluruh cabang olahraga, Bali optimistis mampu meningkatkan prestasi dan merealisasikan target masuk lima besar pada PON NTB-NTT 2028. (Suka Adnyana/balipost)
