DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mengingatkan seluruh kepala daerah di Bali agar tidak menyusun kebijakan hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan. Setiap keputusan pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada data yang akurat. Salah satunya melalui hasil Sensus Ekonomi 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat meluncurkan Gerakan Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7).
Koster mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan Bali yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Membangun daerah bukan hanya membangun gedung, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur fisik. Yang paling penting adalah memahami kondisi masyarakat dan struktur ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, seorang kepala daerah harus bekerja secara ilmiah dengan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Jangan hanya asal ngomong. Kepala daerah harus bekerja secara ilmiah. Data memiliki peran sangat penting dalam mengambil kebijakan. Jangan malas membaca data,” tegasnya.
Koster menjelaskan, melalui Sensus Ekonomi pemerintah akan memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur perekonomian Bali, mulai dari jumlah dan karakteristik pelaku usaha, jenis usaha yang berkembang, hingga kekuatan masing-masing sektor ekonomi. Informasi tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan perekonomian Bali mampu menopang kehidupan sekitar 4,5 juta penduduk sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai gejolak ekonomi.
“Kalau kita tidak memahami kondisi ekonomi secara utuh, satu peristiwa saja yang terlambat diantisipasi bisa membuat kita celaka. Karena itu saya mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung pentingnya menjaga identitas Bali melalui penguatan desa adat. Menurutnya, Bali mampu mempertahankan budaya karena desa dinas dan desa adat menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.
Ia menjelaskan desa dinas bertugas mengurus administrasi pemerintahan, sedangkan desa adat berperan menjaga tradisi, adat istiadat, dan kehidupan keagamaan masyarakat. “Itulah yang membuat budaya Bali tetap hidup,” ujarnya.
Gubernur Koster mengingatkan pengalaman pada masa Orde Baru ketika banyak daerah kehilangan kekuatan budaya akibat melemahnya peran desa adat. Kondisi itu menjadi salah satu alasan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
“Kalau desa adat mati, penjaga budaya tidak ada. Bali bisa kehilangan jati dirinya,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi BPS yang selama ini menyediakan berbagai data strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk dalam memantau dampak dinamika ekonomi global terhadap daerah.
Koster berpesan kepada seluruh petugas sensus agar mengedepankan pendekatan yang humanis dalam melakukan pendataan kepada masyarakat.
“Kadang responden belum ada di rumah, ada yang belum siap, bahkan ada yang mengomel. Karena itu harus pandai berinteraksi, jangan kaku,” katanya.
Ia berharap Bali dapat menjadi provinsi dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terbaik di Indonesia sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amelia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Amelia, Gubernur Bali bersama seluruh bupati dan wali kota telah menjadi responden pertama sekaligus menerbitkan surat edaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
Ia mengungkapkan hingga saat ini capaian pendataan di Bali telah mencapai sekitar 45 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 60 persen pada pertengahan Juli. Proses pendataan melibatkan sekitar 3.300 petugas sensus dan akan berlangsung hingga Agustus 2026.
Amelia menyebut Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, sedangkan Kota Denpasar masih mencatat capaian terendah.
“Saya akan mengawal langsung progres pelaksanaan sensus ekonomi di Bali,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)
