DENPASAR, BALIPOST.com – Ratusan massa dari berbagai komunitas menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bali dan di Depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (30/6) siang. Aksi berlangsung tertib dengan membawa sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menyampaikan aspirasi terkait persoalan lingkungan dan pemberantasan korupsi.
Di Kantor DPRD Bali, perwakilan massa diterima sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Salah satunya Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, I Gede Harja Astawa.
Harja Astawa mengatakan DPRD memiliki kewajiban menerima setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib dan sesuai aturan.
“Ini rumah rakyat. Wajar masyarakat datang menyampaikan aspirasi dan menjadi kewajiban kami untuk menerima mereka. Yang terpenting adalah substansi dari aspirasi itu, bukan formalitas ataupun seremonialnya,” ujarnya saat ditemui di ruang Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Selasa (30/6) sore.
Harja mengaku memahami posisi para demonstran karena dirinya juga pernah menjadi aktivis mahasiswa yang kerap menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Bali.
Menurutnya, seluruh poin aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama pemerintah pusat untuk isu yang menjadi kewenangan nasional.
Dalam audiensi tersebut, massa menyampaikan delapan poin aspirasi yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni isu nasional dan isu lokal.
Pada isu nasional, ungkap Harja Astawa, massa meminta Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan setelah masa jeda pelaksanaan serta terus dievaluasi agar manfaatnya semakin optimal.
Harja mengatakan masyarakat menganggap program tersebut sangat membantu, terutama bagi anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, program MBG juga dinilai memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal karena melibatkan petani, UMKM, dan pemasok bahan pangan di daerah.
“Tadi juga disampaikan bahwa kalau ada oknum yang menyalahgunakan program MBG, silakan diproses secara hukum. Yang dievaluasi adalah pelaksanaannya, bukan programnya. Programnya tetap harus berjalan,” tegasnya.
Selain MBG, massa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bentuk penguatan pemberantasan korupsi.
Menurut Harja, para peserta aksi menilai korupsi menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Sementara untuk isu lokal, Harja mengatakan massa menyoroti persoalan lingkungan di Bali. Mulai dari dugaan pembalakan hutan, reklamasi, hingga lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang.
Massa juga meminta Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah tegas terhadap berbagai pelanggaran lingkungan agar tidak terus berulang.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa berharap pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret terhadap permasalahan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai wilayah Bali.
Harja mengatakan DPRD Bali akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, DPRD selama ini juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terhadap berbagai persoalan daerah, termasuk terkait pembangunan yang dinilai melanggar aturan.
“Kami akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat ini. Untuk isu nasional akan kami teruskan ke pemerintah pusat, sedangkan isu daerah akan kami dorong kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat terus mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis maupun kebijakan pemerintah lainnya. Menurutnya, pengawasan publik menjadi bagian penting agar program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
“Kalau ada oknum yang bermain, silakan diproses. Jangan programnya yang dihentikan. Yang harus dibenahi adalah pelaksanaannya agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Program ini merupakan investasi untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 yang sehat, kuat, dan cerdas,” pungkas Harja.
Selain Harja Astawa, demonstran juga diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, dan sejumlah anggota DPRD Bali lintas fraksi. (Ketut Winata/balipost)
