Suasana Rapat Paripurna ke-39 DPRD Bali, Senin (8/6). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa Bali memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor pariwisata. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata agar daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia tetap terjaga.

Hal tersebut diungkapkan Koster saat Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Bali dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (8/6).

Menurut Koster, sepanjang tahun 2025 Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7,05 juta orang atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah itu setara dengan 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang mencapai 15,39 juta orang.

Tak hanya unggul dari sisi jumlah kunjungan, kontribusi ekonomi yang dihasilkan juga sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara di Bali mencapai 1.522,44 dolar AS per kunjungan. Dengan jumlah wisatawan tersebut, devisa yang beredar di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun.

Baca juga:  Klungkung Dikepung Daerah Zona Merah Rabies

“Kalau dibandingkan dengan devisa pariwisata nasional sekitar Rp319,9 triliun, maka kontribusi Bali mencapai sekitar 55 persen. Ini luar biasa untuk sebuah pulau kecil dengan luas hanya sekitar 5.500 kilometer persegi,” ujar Koster.

Ia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa Bali memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi Indonesia. Keunikan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang dimiliki Bali menjadi daya tarik utama yang membuat wisatawan dunia terus datang berkunjung.

Meski demikian, Koster mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini Bali menghadapi sejumlah tantangan, terutama kemacetan lalu lintas dan tingginya alih fungsi lahan akibat pesatnya perkembangan pariwisata.

“Kalau pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan cepat, maka daya saing Bali akan tertinggal dibandingkan destinasi lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” katanya.

Baca juga:  Ini, Kontruksi Perkara yang Menetapkan Mantan Bupati Tabanan Jadi Tersangka

Untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Bali telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar akan berkontribusi sebesar 10 persen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Bali.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya bagi enam kabupaten lainnya yang memiliki kemampuan fiskal lebih rendah.

Selain menyoroti sektor pariwisata, Koster juga memaparkan capaian ekonomi Bali yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 mencapai 5,82 persen, tertinggi kelima secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi non-sumber daya alam yang masuk dalam kelompok tersebut.

Angka kemiskinan Bali tercatat 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, inflasi di bawah 3 persen, serta angka stunting 8,7 persen yang merupakan terendah di Indonesia.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan terbaik nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat. Dari empat kategori yang diperlombakan, Bali berhasil meraih peringkat pertama pada kategori pengendalian kemiskinan dan penanganan stunting serta kategori pengendalian inflasi.

Baca juga:  Tanggap Darurat Gempa Lombok Berakhir

Dengan 2 penghargaan ini Bali memperoleh insentif pemerintah pusat sebesar Rp6 miliar. “Lumayan, gumi gerit, Rp6 miliar lumayan. Kalau Rp6 miliar itu, Rp1 miliar bisa untuk perawatan jalan sepanjang 6 kilo (meter,red). Jadi, jalan-jalan rusak bisa diperbaiki,” tabdasnya.

Prestasi juga diraih sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Bali. Untuk kategori penurunan angka kemiskinan tingkat kabupaten, Kabupaten Badung meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Sementara pada tingkat kota, Kota Denpasar menjadi yang terbaik. Kota Denpasar bahkan meraih penghargaan pada dua kategori sekaligus.

Koster berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur Bali semakin ditingkatkan mengingat kontribusi sektor pariwisata Bali yang sangat signifikan terhadap ekonomi nasional.

“Bali tidak hanya penting bagi masyarakat Bali, tetapi juga bagi Indonesia. Karena itu kami berharap pembangunan infrastruktur strategis mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN