JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (2/6).
Tak cuma menunjuk kepala BGN yang baru, Presiden Prabowo juga mencopot dua wakil kepala BGN, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya.
Sebagai pengganti Lodewijk, Presiden menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Sedangkan Sony digantikan Mayor Jenderal Trenggono.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, berikut profil dari ketiga pimpinan baru Badan Gizi Nasional:
1. Nanik Sudaryati Deyang
Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Nanik Sudaryati Deyang merupakan sosok yang dikenal luas sebagai jurnalis senior sebelum berkiprah di dunia politik dan pemerintahan. Memiliki nama populer Nanik S. Deyang, ia lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.
Perempuan yang kini menjabat sebagai Kepala BGN itu mengawali karier sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang berada di bawah kelompok media Kompas Gramedia.
Ia kemudian menjadi pemimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP). Pengalaman panjang di dunia jurnalistik membuatnya dikenal memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat.
Nama Nanik mulai banyak dikenal publik secara nasional ketika aktif dalam lingkaran pendukung Prabowo. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, ia menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, kariernya berlanjut di pemerintahan sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024–2029. Ia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024 dan bekerja bersama Budiman Sudjatmiko.
Pada reshuffle Kabinet Merah Putih September 2025, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Dalam struktur BGN, ia bertanggung jawab pada komunikasi publik sekaligus pengawasan dan investigasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Nanik juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG.
Selama menjabat Wakil Kepala BGN, ia dikenal sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) Program MBG dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan unggahan di Instagram resmi terbaru @sidakbgn, Nanik terpantau mengunjungi sejumlah SPPG di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.
Dalam berbagai sidak sebelumnya, Nanik juga menemukan sejumlah pelanggaran seperti dapur SPPG yang tidak memenuhi standar higienitas, tata letak dapur yang tidak sesuai pedoman teknis, atau fasilitas sanitasi yang berpotensi mengganggu keamanan pangan.
Nanik juga secara tegas menangguhkan sementara atau suspend SPPG yang tidak memenuhi SOP Program MBG.
Berbagai sidak yang dilakukan Nanik juga menunjukkan ketegasannya pada mitra SPPG untuk memberikan tempat penginapan atau mess yang layak di dapur MBG kepada kepala SPPG, pengawas keuangan, hingga pengawas gizi.
Hal tersebut dilakukan Nanik agar kualitas program peningkatan gizi nasional itu terjaga dengan sumber daya manusia di dalamnya yang juga mampu bekerja dengan fasilitas memadai.
Terbaru, pada Minggu (31/5), Nanik menyampaikan sebanyak 2.213 SPPG masih ditangguhkan untuk memperbaiki kualitas Program MBG.
Penangguhan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, para pejabat di daerah, hasil inspeksi mendadak (sidak), serta pemantauan atas peristiwa kejadian menonjol yang dialami para penerima manfaat.
Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan.
Dari data SPPG yang pernah ditangguhkan itu, 5.659 SPPG sudah beroperasi kembali karena sudah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 2.213 SPPG masih harus menjalani masa penangguhan karena belum memenuhi ketentuan sesuai petunjuk teknis, baik manajemen maupun bangunan SPPG.
2. Agustina Arumsari
Agustina Arumsari merupakan Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Agustina sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengangkatan tersebut mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya sejak BPKP berdiri pada 1983 lembaga itu memiliki posisi wakil kepala.
Agustina menempuh pendidikan Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing diselesaikan pada 1992 dan 1998. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia dan lulus pada 2014.
Selain pendidikan formal, ia memiliki sejumlah sertifikasi profesional yang memperkuat kompetensinya di bidang audit, investigasi, dan manajemen risiko. Beberapa di antaranya adalah Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), serta Certified Internal Audit Executive (CIAE). Ia juga mengantongi sertifikasi manajemen risiko seperti CRP, CREL, CGRE, dan FRMP.
Agustina dikenal sebagai birokrat karier yang tumbuh dari internal BPKP. Ia mengawali perjalanan profesional sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan investigasi dan pengawasan keuangan negara.
Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, Agustina pernah menjadi Direktur Investigasi BUMN dan BUMD (2017); Direktur Investigasi III (2019); serta Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020–2025).
Pengalamannya di bidang investigasi membuat Agustina kerap terlibat dalam penghitungan kerugian negara pada sejumlah perkara korupsi besar. Salah satu yang mendapat perhatian publik adalah keterlibatannya dalam penyampaian hasil penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada 2024.
Dengan jabatan tersebut, Agustina menjadi salah satu figur sentral dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawalan program-program prioritas nasional.
Sepanjang 2025, ia beberapa kali memimpin pelantikan pejabat di lingkungan BPKP sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi. Pada September 2025, ia melantik 97 pejabat dari berbagai jenjang jabatan dan menekankan pentingnya integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ia juga aktif menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan proyek strategis pemerintah. Dalam Konferensi Internasional Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa 2025, Agustina menegaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan faktor penting untuk memastikan proyek-proyek prioritas nasional berjalan transparan dan akuntabel.
Pada akhir 2025, Agustina kembali memimpin pelantikan pejabat BPKP sebagai bagian dari langkah memperkuat kapasitas pengawasan lembaga tersebut. Pengalamannya selama puluhan tahun di bidang audit, investigasi, pengawasan keuangan, dan manajemen risiko dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG.
3. Mayjen TNI Trenggono
Mayjen Trenggono merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dia aktif mengawal sejumlah program nasional, termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Trenggono lahir pada 21 November 1969 dan menempuh pendidikan di Akademi Militer dengan cabang Infanteri atau Kopassus, dan lulus pada 1993.
Dia sempat menjabat sebagai Direktur Umum Akademi Militer pada 2023-2024 sebelum berpindah tugas ke Lembaga Pengembangan dan Penelitian Angkatan Darat (Seskoad) di Jakarta. Di Jakarta, dia menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad pada 2024-2025.
Selain itu, dia pernah menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2025.
Adapun penggantian tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pejabat BGN yang digantikan.
Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan keputusan pergantian pimpinan BGN tersebut diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu selama kurang lebih 1,5 tahun.
Menurut dia, dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN serta menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menjelaskan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga tersebut memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas. (kmb/balipost)
