Pansus TRAP DPRD Bali saat melakukan sidak terkait dugaan pelanggaran perizinan. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Kamis (28/5) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.

Dari Pansus TRAP DPRD Bali tepis tudingan “overlapping” hingga APBN aman meski Rupiah tembus Rp17.800 Per Dolar AS.

Berikut 5 berita yang disajikan Koran Bali Post pada hari ini:

1. Pansus TRAP DPRD Bali Tepis Tudingan ”Overlapping”

Denpasar (Bali Post) –

Polemik terkait kerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali terus bergulir.

Setelah Anggota DPD RI Dapil BaliI Arya Wedakarna (AWK) menilai kerja Pansus TRAP cenderung overlapping dan meminta pengawasan investasi dilakukan lebih selektif, Sekretaris Pansus TRAP DPRD BaliI I Dewa Nyoman RaiI membantah tudingan tersebut.

2. Sesama Alumni ITB, Menteri LH dan Gubernur Koster Satukan Langkah Tangani Persoalan Sampah di Bali

Jakarta (Bali Post) –

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali, Wayan Koster bertemu di kantor KLH Jakarta, Selasa (26/5).

Baca juga:  Terlibat Kasus TPPO ke Turki, IRT Ditangkap

Pertemuan kedua figur alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini guna membahas sejumlah
langkah strategis penyelesaian persoalan sampah di Pulau Dewata.

Usai pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan bersama Menteri LH membahas penanganan sampah di Bali, termasuk rencana pembangunan PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik) di Denpasar Raya.

3. Kasus DBD di Bali Tembus 1.167 Orang, Gianyar Tertinggi

Denpasar (Bali Post) —

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Bali masih menunjukkan tren tinggi sepanjang awal tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali hingga 15 Mei 2026, jumlah penderita DBD tercatat mencapai 1.167 kasus dengan dua kematian.

Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yakni mencapai 285 penderita.

Posisi berikutnya ditempati Badung dengan 232 kasus, Karangasem 148 kasus, Buleleng 131 kasus, Denpasar 119 kasus, dan Klungkung sebanyak 117 kasus.

Baca juga:  Soal Video Dukungan Desa di Bangli Terima Sampah Denpasar-Badung, Legislator Duga Ada Penggiringan Opini Terstruktur

Sementara itu, Bangli mencatat 69 kasus, Tabanan 57 kasus, dan Jembrana menjadi daerah dengan jumlah kasus paling rendah yakni 9 orang.

4. Bali Percepat Digitalisasi Bansos, Ribuan Agen Fasilitasi Warga Miskin

Denpasar (Bali Post) —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital dengan menyiapkan ribuan agen lapangan hingga tingkat desa.

Langkah ini dinilai menjadi upaya serius Pemprov Bali untuk mempermudah masyarakat miskin dan rentan mengakses bantuan pemerintah tanpa proses yang berbelit.

Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring, menegaskan digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem, tetapi bagian dari reformasi pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

5. Menkeu Purbaya Pastikan APBN Aman Meski Rupiah Tembus Rp17.800 Per Dolar AS

Baca juga:  Soal LKPJ 2025, DPRD Bali Soroti 'Paradoks' Kenaikan Prevalensi Stunting hingga Sampah

Jakarta (Bali Post) –

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan, menurut dia, sebelumnya sudah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk memperhitungkan saat harga minyak global mencapai 100 dolar AS per barel.

“Kita udah hitung. Pada waktu simulasi (minyak global) 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5).

Selain itu, ia memandang kondisi pasar obligasi masih terkendali meski rupiah mengalami tekanan.

Hal itu dibantu dengan strategi pemerintah melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian obligasi agar imbal hasil (yield) tetap terjaga. (*)

BAGIKAN