MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung menolak menyerah setelah divonis kalah dalam gugatan perdata bernilai Rp3,3 triliun yang diajukan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BTS).
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa memastikan, langkah hukum banding segera ditempuh untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan pemerintah daerah melakukan wanprestasi dalam kerja sama menara telekomunikasi terpadu.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Adi Arnawa usai mencermati putusan PN Denpasar yang menyatakan Pemkab Badung melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) menara telekomunikasi yang diteken sejak 7 Mei 2007. Meski kalah pada tingkat pertama, Pemkab menegaskan perjuangan hukum belum berakhir dan akan terus diperjuangkan melalui jalur banding.
“Setelah ada keputusan, setelah kita pertimbangkan dengan tim, kita melakukan banding terkait keputusan PN Denpasar,” tegas Adi Arnawa, Minggu (12/7).
Langkah banding tersebut menjadi respons atas putusan PN Denpasar tertanggal 24 Juni 2026 yang mengabulkan sebagian gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 sah demi hukum serta mengikat kedua belah pihak.
Majelis hakim juga menyatakan Pemkab Badung terbukti melakukan wanprestasi atau cedera janji terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Putusan itu menjadi dasar hakim untuk menghukum pemerintah daerah melaksanakan sejumlah kewajiban yang sebelumnya disengketakan dalam persidangan.
Tak hanya menyatakan wanprestasi, PN Denpasar juga memerintahkan Pemkab Badung memperpanjang masa kerja sama dengan PT BTS selama 10 tahun. Dengan putusan tersebut, kontrak kemitraan menara telekomunikasi yang semula berakhir akan diperpanjang hingga 7 Mei 2037.
Putusan itu juga memuat konsekuensi yang lebih luas. Pemkab Badung diperintahkan membongkar menara telekomunikasi yang bukan milik PT BTS di wilayah Kabupaten Badung serta dilarang menerbitkan izin baru yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi kepada pihak lain selama masa perpanjangan kerja sama berlangsung.
Pemkab Badung menilai putusan tersebut memiliki implikasi besar terhadap kebijakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi di daerah. Karena itu, langkah banding dipandang sebagai upaya strategis untuk menguji kembali putusan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi sekaligus memastikan kepentingan publik tetap terlindungi. (Parwata/balipost)
