BANGLI, BALIPOST.com – Pengendalian alih fungsi lahan dan mitigasi bencana menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali Tahun 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gedung PLUT Kabupaten Bangli, Senin (25/5).
Rakor yang digelar Pemprov Bali itu merupakan tindak lanjut nyata dari hasil kesepakatan bersama Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali yang telah disepakati pada 11 Desember 2025 lalu di Kota Denpasar. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Staf Ahli Kepala Daerah dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Kehadiran para delegasi ini didasarkan pada penugasan resmi dari para Bupati dan Walikota melalui koordinasi Sekretaris Daerah masing-masing.
Rakor tahun ini mengusung tema “Pengendalian Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan dalam Mitigasi Bencana”. Tema itu dipilih sebagai respons terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam Bali di tengah masifnya pembangunan. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan regulasi alih fungsi lahan, menjaga kapasitas tampung dan daya dukung lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam memetakan serta meminimalisir risiko bencana alam di wilayah masing-masing.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta saat membuka acara tersebut menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan tata kelola sumber daya air di kabupaten bangli. Menurutnya kabupaten lain berkewajiban untuk memberikan imbal jasa lingkungan kepada kabupaten Bangli agar ketimpangan fiskal tidak terjadi di Bali.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Bangli Dewa Agung Putra Suryadarma sebagai narasumber dalam acara tersebut menjelaskan sinergi pengendalian fungsi lahan dan mitigasi bencana demi keberlanjutan daerah aliran sungai dan kawasan rawan bencana.
Melalui pertemuan itu diharapkan lahir pokok-pokok pikiran dan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah di seluruh Bali demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. (Dayu Swasrina/balipost)
