DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana Pemerintah Pusat menjadikan KEK Kura-kura Bali menjadi lokasi pengembangan International Financial Center (IFC) dinilai dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi Bali dalam ekonomi global. Namun, akademisi mengingatkan potensi ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. Ni Luh Putu Indiani, SE.,MM., menilai Bali memang membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru karena selama ini terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Menurutnya, sektor pariwisata selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bali, mulai dari akomodasi, restoran, transportasi, perdagangan, hingga berbagai usaha pendukung lainnya yang sangat bergantung pada pergerakan wisatawan.
“Ketika pariwisata tumbuh, ekonomi Bali ikut bergerak. Tetapi ketika terjadi krisis global, pandemi, konflik geopolitik, atau penurunan daya beli wisatawan, Bali juga sangat cepat terdampak,” ujarnya, Jumat (15/5).
Karena itu, gagasan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dunia dinilai bisa menjadi momentum untuk memperluas basis ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata konvensional.
Ia menilai dampak positif yang paling mungkin muncul adalah masuknya investasi baru serta berkembangnya sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti jasa keuangan, teknologi finansial, pendidikan internasional, konsultansi bisnis, riset, dan jasa profesional lainnya.
“Jika dikelola dengan baik, Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi tempat bertemunya investor, pelaku bisnis, akademisi, profesional global, dan pelaku ekonomi kreatif,” katanya.
Konsep tersebut juga dinilai dapat memperkuat arah pengembangan quality tourism di Bali. Wisatawan yang datang nantinya tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga menghadiri konferensi bisnis, investasi, pendidikan eksekutif, hingga kegiatan ekonomi internasional lainnya.
Dampaknya diperkirakan akan ikut dirasakan sektor hotel, restoran, transportasi, jasa event, UMKM, dan ekonomi lokal secara lebih luas.
Meski demikian, Indiani mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat rencana tersebut dari sisi optimisme investasi semata. Ia menilai ada sejumlah persoalan yang harus dikawal secara serius.
Salah satunya adalah memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati investor besar atau kelompok tertentu. Menurutnya, masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dari ekosistem ekonomi baru tersebut.
“Indikator keberhasilannya tidak cukup hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi juga berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, berapa banyak UMKM Bali yang masuk dalam rantai pasok, dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat serta daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti risiko kenaikan harga tanah, properti, dan biaya hidup yang berpotensi semakin membebani masyarakat lokal. Saat ini Bali dinilai sudah menghadapi tekanan akibat investasi besar, alih fungsi lahan, dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk pariwisata maupun hunian.
“Jika pusat ekonomi berskala global dikembangkan tanpa pengaturan tata ruang yang kuat, maka masyarakat lokal bisa semakin sulit mengakses tanah, hunian, dan ruang ekonomi yang layak,” ujarnya.
Selain itu, aspek tata kelola dinilai menjadi faktor penting apabila Bali ingin menjadi pusat keuangan internasional. Regulasi, transparansi, pengawasan transaksi keuangan, hingga pencegahan pencucian uang harus dipersiapkan secara serius agar reputasi Bali tetap terjaga.
Di sisi lain, pembangunan ekonomi juga diminta tetap menghormati daya dukung lingkungan dan budaya Bali. Menurutnya, daya tarik utama Bali justru terletak pada budaya, alam, dan kualitas hidup masyarakatnya.
“Pengembangan ekonomi global tidak boleh mengorbankan lingkungan, tata ruang, air, kawasan pesisir, maupun nilai-nilai budaya lokal,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah melibatkan perguruan tinggi di Bali untuk menyiapkan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di sektor-sektor baru seperti keuangan internasional, manajemen risiko, hukum bisnis, audit, teknologi finansial, hingga ekonomi berkelanjutan.
“Dengan demikian, masyarakat Bali tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam transformasi ekonomi tersebut,” ujarnya.
Senada disampaikan Dosen Akuntansi Universitas Hindu Indonesia (Unhi), I Putu Fery Karyada, S.Pd.,MA. Ia mengatakan Bali memiliki karakter berbeda dibanding pusat keuangan global lain seperti Singapura maupun Dubai.
Menurutnya, kekuatan utama Bali justru terletak pada budaya hidup (living culture), nilai harmoni manusia dengan alam, serta pengakuan global terhadap identitas budaya dan keberlanjutannya.
“Bali tidak perlu meniru model financial center konvensional yang bertumpu pada akumulasi kapital. Bali justru bisa membangun diferensiasi sebagai pusat orkestrasi pembiayaan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya saat diwawancara, Jumat (15/5).
Ketua Kerthi Bali Research Center ini menilai, konsep pusat keuangan internasional di Bali dapat diarahkan menjadi Sustainable & Cultural Financial Center yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.
Dalam konteks itu, keberadaan pusat keuangan internasional disebut juga dapat mendukung pengembangan ekosistem Global Blended Finance Alliance (GBFA). Pendekatan blended finance dinilai memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, filantropi, hingga investasi swasta untuk mendukung pembiayaan sektor strategis.
Sektor-sektor yang dimaksud meliputi energi bersih, ketahanan pangan, blue economy, ekonomi kreatif, konservasi lingkungan, hingga penguatan desa adat di Bali.
Selain itu, keberadaan Business Hub di kawasan KEK Kura Kura Bali dinilai dapat diarahkan menjadi titik temu investor global, business school, lembaga riset, startup hijau, dan pelaku sustainable finance.
Dengan skema tersebut, Bali disebut tidak hanya menjadi destinasi investasi global, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi regeneratif dan pembiayaan transformasi hijau di kawasan Asia.
Fery menambahkan, model pusat keuangan berbasis keberlanjutan juga dapat mendukung transformasi Ekonomi Kerthi Bali sekaligus memperkuat program prioritas nasional, terutama dalam percepatan kemandirian pangan dan energi.
“Tantangan Indonesia saat ini bukan hanya pada program pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan ekosistem pembiayaan jangka panjang yang mampu menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan arus investasi global,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan IFC di Bali harus tetap disertai tata kelola sosial dan budaya yang kuat. Masyarakat lokal serta desa adat disebut harus menjadi bagian utama dari ekosistem pembangunan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara inklusif tanpa mengorbankan kelestarian budaya dan lingkungan Bali. (Ketut Winata/balipost)
