AMLAPURA, BALIPOST.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Karangasem mendorong pemerintah menerapkan digitalisasi secara maksimal dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan pajak yang transparan serta akuntabel.
Ketua Pansus I DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, Minggu (10/5) mengungkapkan, sistem digital menjadi solusi untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Pengelolaan dan pemungutan pajak secara konvensional menjadi kendala tidak maksimalnya pendapatan, seperti penggunaan faktur manual dalam pemungutan pajak Galian C.
“Kalau menggunakan faktur manual banyak risikonya. Bisa disalahgunakan, digandakan. Kadang satu faktur manual bisa dipakai berulang-ulang. Ini akan merugikan pemerintah dan masyarakat,” ujar Sumardi.
Sumardi mengatakan, pihaknya meminta BPKAD Kabupaten Karangasem mengembangkan teknologi yang ada dengan penerapan atau mekanisme yang sesuai sistem. “Pansus memang menemukan ada faktur digital serta manual di lapangan. Kita berharap layanan digitalisasi dimaksimalkan demi optimalisasi pajak,” katanya.
Dia menjelaskan, digitalisasi dinilai dapat membantu pemerintah memantau transaksi secara real time, memperbaiki sistem pendataan, sekaligus menekan potensi kebocoran pajak. Tidak hanya di sektor Galian C, layanan digital seharusnya diterapkan di semua sektor, seperti pariwisata, hotel, restoran, dan retribusi lainnya.
“Kalau memang pelayanan digital terkendala sinyal (blank spot), mari koordinasi ke Diskominfo. Jika memang blank spot, tinggal tarik kabel wifi. Mari benahi bersama sehingga proses digitalisasi bisa dilakukan lebih maksimal,” jelas Sumardi.
Selain layanan digital, kata Nengah Sumardi, tanggung jawab antara pengusaha dan BPKAD Karangasem harus berjalan selaras. Tujuannya agar target yang sudah ditetapkan bisa terealisasi. Pengawasan juga harus maksimal dan petugas di lapangan perlu dibenahi. (Eka Prananda/balipost)
