DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, menegaskan bahwa tantangan Bali saat ini bukan lagi pada kekurangan aturan, melainkan pada konsistensi implementasi atau pengawasannya di lapangan.
“Persoalan kita hari ini adalah bagaimana memastikan semua berjalan sesuai koridor. Karena itu, sinergi menjadi penting,” ujarnya, Senin (13/4).
Dalam hal ini, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali yang dipimpin I Made Supartha menyebut bahwa pembahasan tak lagi normatif, melainkan menyasar titik-titik rawan penyimpangan, mulai dari alih fungsi lahan, pengelolaan aset, hingga praktik perizinan yang kerap keluar jalur.
Menurutnya, dua regulasi utama menjadi jangkar arah Bali ke depan, yakni Perda RTRW dan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru. Namun, tanpa pengawalan kuat, regulasi itu berisiko hanya menjadi dokumen.
“Implementasi adalah kunci. Di sinilah penguatan lintas sektor, termasuk dengan TNI, menjadi penting agar tidak ada celah penyimpangan di lapangan,” tegasnya.
Pangdam IX/Udayana, Piek Budyakto, secara terbuka menyatakan kesiapan mendukung pengawalan tata ruang Bali. Bukan dalam konteks intervensi, melainkan memastikan kepatuhan terhadap arah pembangunan yang sudah ditetapkan.
“Bali ini bukan hanya milik Bali, tapi milik dunia. Menjaganya adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)
