JAKARTA, BALIPOST.com – Di tengah sorotan tajam terhadap persoalan lingkungan di Bali, sebuah narasi penyeimbang muncul dari Senayan. Bukan untuk menampik masalah, tetapi untuk meluruskan cara pandang, yaitu Bali memang menghadapi krisis, namun bukan satu-satunya.
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto secara tegas mengingatkan agar isu sampah tidak dijadikan alat untuk memberi stigma negatif terhadap Pulau Dewata. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Gubernur Bali Wayan Koster, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4).
Edi memberikan pembelaan khusus. Ia meminta agar masalah sampah tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan atau memberikan stigma negatif kepada Bali. Menurutnya, tata kelola sampah merupakan persoalan darurat di level nasional.
“Di Jambi, beberapa waktu lalu juga sempat berstatus darurat sampah selama beberapa minggu. Jadi, ketika kita bicara soal sampah, jangan sampai ada justifikasi yang seolah-olah menganggap Bali sebagai produsen sampah utama. Hampir seluruh provinsi mengalami masalah yang sama,” ungkap Edi.
Edi juga secara khusus mengapresiasi pemaparan Gubernur Koster yang dinilainya sangat komprehensif. Pemaparan itu memetakan secara detail persoalan riil di lapangan. Mulai dari infrastruktur, pengendalian banjir, ancaman abrasi pantai, hingga tantangan pengelolaan sampah.
Politikus asal Jambi ini meyakini bahwa semangat Gubernur Koster saat ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Bali sebagai “marwah” atau kebanggaan bangsa. Di mata dunia, Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan representasi wajah Indonesia.
Edi bahkan sempat melontarkan kelakar tentang betapa kuatnya daya tarik Bali, yang membuat banyak orang selalu ingin kembali. “Kalau orang Jawa itu kan kelakarnya selalu ingin ke Bali. ‘Bali nang endi?’ (pulang ke mana?,red), ya ke Bali. Pesonanya tidak bisa dipungkiri. Bali adalah wajah atau etalase Indonesia di luar Ibu Kota Jakarta,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penting di tengah derasnya sorotan publik terhadap Bali. Selama ini, persoalan sampah kerap ditempatkan sebagai wajah tunggal krisis di pulau pariwisata tersebut, seolah-olah berdiri sendiri tanpa konteks nasional. Padahal, menurut Edi, apa yang terjadi di Bali justru merupakan potret dari tantangan yang lebih luas, tantangan yang juga dihadapi banyak daerah di Indonesia.
Edi memastikan bahwa Komisi V DPR RI mendukung penuh langkah-langkah strategis Gubernur Koster dan kementerian mitra dalam melakukan perbaikan. Dukungan ini termasuk peningkatan manajemen transportasi yang terintegrasi, baik darat, laut, maupun udara.
“Saya yakin dan percaya, komplikasi masalah-masalah yang ada di Bali ini bisa kita urai satu per satu, asalkan dibangun dengan kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Sudut pandang ini menggeser fokus. Bali tidak lagi semata dilihat sebagai “sumber masalah”, melainkan sebagai bagian dari sistem yang sedang berbenah.
Di sisi lain, Bali memang tengah menghadapi tekanan berlapis. Sebagai destinasi wisata dunia, pulau ini menanggung beban yang tidak ringan. Kemacetan yang kian padat, abrasi pantai yang mengancam kawasan pesisir, hingga persoalan sampah menjadi realitas sehari-hari. Namun tekanan itu tidak datang tanpa sebab. Lonjakan wisatawan menjadi faktor utama.
Gubernur Koster mencatat, pada 2025 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang. Jika digabungkan dengan wisatawan domestik, totalnya menembus sekitar 16,3 juta kunjungan.
Angka tersebut membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun, lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
Namun, di balik capaian itu, tersimpan konsekuensi serius, yakni tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan yang semakin besar.
Ketika jumlah wisatawan melonjak, kebutuhan dasar ikut meningkat. Jalan harus mampu menampung arus kendaraan, air bersih harus tersedia, dan sistem pengelolaan sampah harus bekerja lebih efektif.
Faktanya, banyak infrastruktur belum sepenuhnya siap. Kemacetan di jalur utama menjadi pemandangan rutin, terutama saat musim liburan. Kapasitas pelabuhan penyeberangan yang terbatas juga kerap memicu antrean panjang kendaraan dari Jawa menuju Bali.
Kondisi ini memperlihatkan satu hal, yaitu laju pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan infrastruktur.
Di tengah kompleksitas tersebut, pendekatan skala prioritas menjadi krusial. Edi Purwanto menekankan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus. Harus ada keberanian untuk memilih mana yang paling mendesak.
Jika abrasi pantai mengancam wilayah tertentu, maka itu harus menjadi prioritas utama. Jika kemacetan menghambat mobilitas ekonomi dan wisata, maka pembenahan transportasi tidak bisa ditunda. Pendekatan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut arah pembangunan Bali ke depan.
Sejumlah solusi mulai dirumuskan. Pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, hingga jalur wisata Klungkung–Karangasem dan jalan lingkar Bali Utara menjadi bagian dari rencana besar tersebut.
Selain itu, pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung diharapkan mampu mengurai kepadatan yang selama ini terpusat di satu titik penyeberangan.
Alternatif jalur penyeberangan menuju Bali utara atau timur juga mulai didorong, sebagai respons atas lonjakan kendaraan saat musim libur dan hari raya.
Lebih jauh, dukungan Komisi V DPR RI terhadap program Gubernur Bali mengandung pesan yang lebih besar. Bahwa pembenahan Bali bukan semata kepentingan daerah, melainkan kepentingan nasional. Sebagai “etalase” Indonesia, Bali memikul peran strategis dalam membentuk citra bangsa di mata dunia.
Namun di saat yang sama, Bali juga menjadi cermin. Memperlihatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, tekanan lingkungan, dan kesiapan infrastruktur saling berkelindan.
Optimisme tetap ada. Bahwa berbagai persoalan tersebut dapat diurai secara bertahap, selama ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran kolektif dari semua pihak.
Pada akhirnya, cerita Bali bukan hanya tentang pariwisata atau masalah lingkungan. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah daerah menghadapi konsekuensi dari popularitasnya dan bagaimana bangsa ini bersama-sama mencari jalan keluar.
Bali mungkin berada di garis depan. Tetapi seperti diingatkan Edi, persoalan yang dihadapinya adalah persoalan kita semua. (kmb/balipost)
