GIANYAR, BALIPOST.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Ketut Sudarsana, Jumat (10/4) berharap tidak ada penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gianyar. Ia meminta agar sistem kerja tetap berjalan normal, yakni lima hari kerja di kantor.
Sudarsana menyoroti bahwa wilayah Kabupaten Gianyar tidak terlalu luas, sehingga mobilitas pegawai dari rumah ke kantor tidak menjadi kendala yang berarti. Menurutnya, alasan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) kurang relevan jika diterapkan di Gianyar.
“Kalau bicara hemat efisiensi BBM, kantor tempat mereka kerja dengan rumah masing-masing itu tidak terlalu jauh. Jadi tidak terlalu banyaklah mungkin dihabiskan BBM untuk mereka ke kantor,” ujar Sudarsana.
Sudarsana menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Pemkab Gianyar memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencapai angka Rp4,4 triliun. Dengan banyaknya program kegiatan yang telah direncanakan, ia khawatir penerapan WFH justru akan mengganggu produktivitas dan pencapaian target pemerintah.
Ia menilai, waktu lima hari kerja yang ada saat ini bahkan dirasa masih kurang untuk menuntaskan seluruh program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi kami, lima hari kerja itu pun sebenarnya masih kurang. Kami minta Pak Bupati ya lebih baik kita tetapkan saja lima hari kerja ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi asal PDI Perjuangan ini menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mewujudkan program-program yang mampu memutar roda perekonomian di Gianyar.
Sudarsana berharap Bupati Gianyar dapat mengkaji kebijakan ini dengan matang dan tetap mempertahankan sistem kerja konvensional demi menjaga ritme kerja birokrasi. “Yang jelas, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan ingin mewujudkan program-program yang nilainya cukup besar untuk memutar perekonomian ini. Harapannya ke depan, kami tidak terganggu dengan penerapan WFH ini,” pungkasnya. (Wirnaya/balipost)
